Penyiaran dalam Omnibus Law, Bebaskah?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menjadi salah satu undang-undang yang terkena efek ‘sapu jagat’ dari Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Omnibus Law). Penyiaran diatur dalam Pasal 72 Omnibus Law (menyadur draf terkini dengan judul RUU CIPTA KERJA – Kirim ke Presiden.pdf), di mana salah satu ketentuan yang diatur ialah Perizinan Berusaha terkait penyiaran, yang juga disebut sebagai izin penyelenggaraan penyiaran dalam UU Penyiaran. Dalam Omnibus Law, ketentuan Pasal 34 UU Penyiaran dihapuskan, di mana ketentuan tersebut menyebut bahwa izin penyiaran diberikan untuk jangka waktu tertentu bagi lembaga penyiaran radio dan televisi, masing-masing 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun. Lebih lanjut, ketentuan ini mengatur bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dapat dicabut untuk alasan tertentu, seperti melanggar ketentuan standar program siaran setelah diadakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 33 ayat (3) UU Penyiaran sebagaimana diubah dengan Omnibus Law juga menyebutkan bahwa ketentuan Perizinan Berusaha penyiaran akan diatur dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP). Menyadur artikel dari Kompas.com, Omnibus Law sendiri sudah disahkan sebagai undang-undang pada 5 Oktober 2020, namun hingga saat ini PP terkait Perizinan Berusaha belum kunjung diadakan.Sementara itu, dihapuskannya ketentuan Pasal 34 UU Penyiaran dengan ketiadaan PP tersebut tentu menimbulkan pertanyaan: apakah penyiaran menjadi bebas?

‘Bebas’ dalam konteks ini dapat diterjemahkan ke dalam dua konteks. Konteks pertama adalah kekosongan hukum terkait izin penyelenggaraan penyiaran atau Perizinan Berusaha penyiaran karena belum adanya PP yang mengatur hal tersebut. Hingga saat ini, terdapat setidaknya 4 (empat) PP yang mengatur perizinan lembaga penyiaran yang terpisah sesuai sifat lembaga penyiaran tersebut, yakni:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Konteks kedua berkaitan dengan kesesuaian program siaran dengan standar yang ada. Pasal 34 ayat (5) huruf f UU Penyiaran menyebutkan bahwa salah satu alasan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran adalah karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pelanggaran standar program siaran. Standar tersebut diadakan dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, yang keduanya dikenal bersama sebagai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Jawaban atas pertanyaan itu sekarang adalah: tidak. Hanya saja, jawaban ‘tidak’ tersebut hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak Omnibus Law diundangkan. Pasal 185 huruf (b) Omnibus Law menyebutkan dalam Ketentuan Penutup, bahwa ‘Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan’. Jawaban tersebut berpotensi menjadi ‘ya’ karena beberapa alasan.

Pertama, ketentuan penutup Omnibus Law tidak dengan jelas menyebut peraturan pelaksana manakah yang terpengaruh dengan ketentuan Pasal 185 huruf (b) Omnibus Law tersebut. Menurut Maria Farida Indrati S. dalam bukunya, Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembuatannya (Yogyakarta: Kanisius, 2007), suatu ketentuan penutup dalam mencabut suatu peraturan perundang-undangan, perlu menyebut dengan tegas peraturan mana saja yang dicabut atau yang status keberlakuannya berubah, termasuk pada peraturan pelaksana (halaman 133-135). Ketentuan penutup yang hanya menyebut secara umum perubahan peraturan pelaksana terkait UU Penyiaran yang terdampak Omnibus Law berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum karena peraturan perundang-undangan yang diubah atau harus diubah tidak disebutkan secara tegas.

Kedua, ketiadaan kontrol masyarakat atas lembaga penyiaran dan program siarannya. Pasal 33 UU Penyiaran yang diubah Omnibus Law menyerahkan kuasa terkait pemberian Perizinan Berusaha penyiaran kepada Pemerintah. Hal ini turut disoroti oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebagaimana dilansir dari tempo.co. Penghapusan Pasal 34 UU Penyiaran menghilangkan peran masyarakat yang diwakili oleh KPI dalam memberikan izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran. Pasal 33 ayat (1) Omnibus Law menegaskan Perizinan Berusaha penyiaran diberikan oleh Pemerintah Pusat. Jika demikian, maka lembaga penyiaran – sepanjang belum diadakan PP terkait Perizinan Berusaha – akan bebas bersiaran tanpa batas waktu dan tidak perlu takut akan potensi pencabutan Perizinan Berusaha penyiaran atau izin penyelenggaraan penyiaran yang ada, jika program siaran tersebut melanggar P3SPS sebagai standar program siaran.

Akhirnya, di luar banyaknya pro dan kontra yang mengelilingi Omnibus Law, baik dalam aspek formil dan materil, aspek penyiaran perlu mendapat perhatian dari kita semua sebagai elemen masyarakat. Penyiaran tentu harus diatur dengan baik, dengan tentunya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memperhatikan bahwa masyarakat berhak atas program siaran yang berkualitas, karena sesungguhnya masyarakat adalah pemilik frekuensi penyiaran, dengan penguasaan di tangan Negara (Pasal 6 ayat (2), UU Penyiaran).

Recommend0 recommendationsPublished in Legal, Misc

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications