Peran Virtual Police Sebagai Upaya Pengawasan Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital

Oleh: Kimiko Auguchiro Putri Samudra, Nabila Ishma Nurhabibah, Nabila Riska Febriyanti

Abstrak

Pada dasarnya, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Seiring berkembangnya era digital, Indonesia mengeluarkan sebuah payung hukum yang mengatur bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik    (UU ITE). Salah satu cakupan dalam UU ITE ini adalah pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital, seperti dilarangnya melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital, hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun pasal tersebut dinilai kontroversial, karena kandungannya yang dapat menimbulkan multitafsir, sehingga muncul budaya saling lapor di tengah masyarakat dan menjadikan UU ITE sebagai kunci dalam menyelesaikan masalah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perintah kepada jajarannya untuk membentuk virtual police. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif (yang selanjutnya disebut SE Kapolri 2/11/2021). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dalam ruang digital, serta peran virtual police menurut SE Kapolri 2/11/2021, jika ditinjau dari aturan kebebasan berpendapat dalam UU ITE.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Polemik UU ITE, Virtual Police

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Cybercrime

Related Articles

Potensi Misinterpretasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Yang Terjamin Dalam UUD 1945 Perihal Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Indonesia 

Oleh: Abigail Donda Putri Jelita, Berliana Tamara Putri, Olwintra Sitorus ABSTRAK Media sosial merupakan bentuk nyata sistem penyaluran informasi dan komunikasi yang sangat digemari masyarakat. Untuk…

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications