Peran Virtual Police Sebagai Upaya Pengawasan Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital

Oleh: Kimiko Auguchiro Putri Samudra, Nabila Ishma Nurhabibah, Nabila Riska Febriyanti

Abstrak

Pada dasarnya, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Seiring berkembangnya era digital, Indonesia mengeluarkan sebuah payung hukum yang mengatur bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik    (UU ITE). Salah satu cakupan dalam UU ITE ini adalah pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital, seperti dilarangnya melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital, hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun pasal tersebut dinilai kontroversial, karena kandungannya yang dapat menimbulkan multitafsir, sehingga muncul budaya saling lapor di tengah masyarakat dan menjadikan UU ITE sebagai kunci dalam menyelesaikan masalah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perintah kepada jajarannya untuk membentuk virtual police. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif (yang selanjutnya disebut SE Kapolri 2/11/2021). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dalam ruang digital, serta peran virtual police menurut SE Kapolri 2/11/2021, jika ditinjau dari aturan kebebasan berpendapat dalam UU ITE.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Polemik UU ITE, Virtual Police

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Cybercrime

Related Articles

Potensi Misinterpretasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Yang Terjamin Dalam UUD 1945 Perihal Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Indonesia 

Oleh: Abigail Donda Putri Jelita, Berliana Tamara Putri, Olwintra Sitorus ABSTRAK Media sosial merupakan bentuk nyata sistem penyaluran informasi dan komunikasi yang sangat digemari masyarakat. Untuk…

Transaksi Pakai Bitcoin, Apakah Legal? 

Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia pernah menyebutkan Bitcoin dalam peraturan resminya yaitu Peraturan BI No. 18 Tahun 2016. Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain yang bukan otoritas moneter, yang mana cara memperolehnya adalah dengan cara menambang, membeli, ataupun dari transfer, yang dalam hal ini berbentuk Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Akan tetapi, menurut ketentuan ini uang elektronik tidaklah termasuk pada virtual currency. 

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *