Perbandingan Pengawasan Fintech OJK dan Bank Indonesia

Financial Technology merupakan Disruptive Innovation sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis dikenal sebagai Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation). Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men­-disrupsi landscape Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industri, teknologi intermediasi, hingga model pemasaran kepada konsumen. Keseluruhan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial Technology (FinTech).

Salah satu dampak dari Financial Technology melalui perkembangan ekonomi adalah kegiatan e-commerce. Perkembangan e-commerce di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Di sisi lain, perkembangan e-commerce juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya cash based instruments (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal non cash based instruments (alat pembayaran non tunai) yang mana non cash based instruments ini pun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga paperless (tidak berbasis kertas).

Bank Indonesia memberikan definisi teknologi finansial bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun disisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan”.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan fintech di Indonesia ke dalam dua kategori. Fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang operasikan lembaga keuangan seperti Mandiri Online besutan Bank Mandiri. Fintech 3.0 untuk startup teknologi yang punya produk dan jasa inovasi keuangan. Sedangkan, Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) membagi fintech dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi”.

BI (Bank Indonesia) sudah ditamengi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dimana BI dinyatakan independen. BI selaku bank sentral Indonesia harus bebas dari campur tangan pemerintah dan lembaga lain. Di Indonesia proses menjadikan bank sentral independen ditandai dengan dikeluarkannya Keppres yang memberikan kebebasan bagi BI untuk menyusun dan melakukan kebijaksanaan moneter yang merupakan peran dari IMF.

Dalam Pasal 26 UU Bank Indonesia, telah tercantum hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan BI di bidang perizinan yaitu:

a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;

b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;

c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;

d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu

BI memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu Penyelenggara Teknologi Finansial dapat dilakukan uji coba/regulatory sandbox. Definisi yuridis regulatory sandbox (RS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 PBI PTF adalah “suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya”.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK yang mengatur tentang tata cara RS yakni pada: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK IKD). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK IKD, RS adalah “mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara”. Sedangkan definisi Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 POJK IKD ialah “aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) pada 15 Mei 2019 telah menerbitkan izin 4 perusahaan financial technology (fintech) lending. Dengan keluarnya 4 izin ini, maka ada 5 perusahaan yang sudah mengantongi izin dan 108 perusahaan lainnya masih berstatus terdaftar. Beberapa contohnya ialah: Investree, Dompet Kilat, Amartha, dan KIMO.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan secara hukum untuk melaksanakan uji coba terhadap TF melalui Regulatory Sandbox. Uji coba melalui RS diberikan bagi pelaku usaha, penyelenggara TF yang telah didaftarkan dalam sistem BI atau OJK dan bagi penyelenggara TF yang telah lolos penetapan oleh BI ataupun OJK.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal, Legalku, Tech

Related Articles

Transaksi Pakai Bitcoin, Apakah Legal? 

Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia pernah menyebutkan Bitcoin dalam peraturan resminya yaitu Peraturan BI No. 18 Tahun 2016. Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain yang bukan otoritas moneter, yang mana cara memperolehnya adalah dengan cara menambang, membeli, ataupun dari transfer, yang dalam hal ini berbentuk Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Akan tetapi, menurut ketentuan ini uang elektronik tidaklah termasuk pada virtual currency. 

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *