PERBEDAAN HUBUNGAN MITRA DAN KARYAWAN KONTRAK

Terimakasih atas pertanyaannya.

Pertama- tama, sebelum kita membahas mengenai Mitra dan Karyawan Kontrak dari segi hukum, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi dari mitra dan karyawan kontrak menurut KBBI.

Pada dasarnya Mitra menurut KBBI adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner usaha dalam menjalankan usaha, sedangkan karyawan kontrak adalah pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan sebagai pemberi kerja.

Sebagai mitra, hubungan antara Bapak dengan perusahaan bukanlah hubungan ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak berdasar pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) namun pada asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (“KUHPer”) yang menyatakan bahwa:

“semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Lebih lanjut, dikarenakan hubungan antara Bapak dengan Perusahaan adalah Mitra, dalam perjanjian juga wajib memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang berupa:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;

2 .Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu; dan

4. Klausa yang halal.

Terkait Pasal di atas, Bapak harus memperhatikan apakah Perjanjian yang diadakan antara Bapak sebagai Mitra dengan Perusahaan telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian. Apabila belum memenuhi, perjanjian yang Bapak adakah bersama dengan Perusahaan dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan, tergantung dari syarat mana yang belum/tidak terpenuhi.

Sebagai mitra, perlu diketahui bahwa Bapak tidak terikat dan dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, namun seluruh hak dan kewajiban Bapak hanyalah sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kemitraan. Oleh karenanya, kami berpendapat bahwa penting untuk mengkaji terlebih dahulu masing-masing hak dan kewajiban yang akan didapatkan atau dihasilkan dari Perjanjian tersebut.

Hubungan kemitraan memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

Ada Kerjasama yang Terjalin: Perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan lain biasanya, mempunyai dokumen perjanjian yang sudah ditandatangani, oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berisi tentang tujuan apa yang ingin dicapai bersama.

Perusahaan yang Lebih Besar Berkewajiban Untuk Memberikan Pembinaan dan Pengembangan Kepada Perusahaan yang Lebih Kecil: Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu barang atau jasa. Atau lebih luasnya, perusahaan kecil bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dengan begitu tujuan bersama semakin mudah dicapai.

Hubungan yang Terjalin Bersifat Saling Memerlukan, Memperkuat dan Menguntungkan: Keuntungan bersama adalah motivasi paling kuat dalam urusan kemitraan. Perusahaan satu harus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dua, begitupun sebaliknya. Tidak boleh hanya satu pihak saja yang diuntungkan.

Sementara, rekan Bapak yang statusnya adalah sebagai karyawan kontrak Perusahaan, statusnya menurut UU Naker adalah pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu, Tertentu. (“PKWT”). Mengenai hal ini, syarat mengadakan PKWT diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Perjanjian kerja, untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan, pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. “

Karyawan kontrak (dengan status PKWT) memiliki, ciri- ciri sebagai berikut:

Jangka Waktu: Mereka akan bekerja dalam jangka waktu tertentu yang diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan, yakni maksimal 2 tahun pada PKWT pertama dan dapat diperpanjang maksimal satu kali dalam jangka waktu maksimal 1 tahun.

Perjanjian Kerja: Disebut sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu atau PKWT.

Sifat Pekerjaan: Untuk pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan yang sekiranya bisa selesai sebelum waktu tiga bulan, atau juga pekerjaan yang berhubungan dengan promosi keluarnya produk baru, dan sebagainya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK): Apabila salah satu pihak dalam perjanjian hendak memutuskan hubungan ketenagakerjaan dalam PKWT (dapat berupa PHK dari Perusahaan atau pengajuan pengunduran diri karyawan), maka pihak tersebut diharuskan membayar penalti sejumlah gaji selama periode waktu yang belum dijalankan berdasarkan PKWT. Sebagai contoh, Karyawan dengan status PKWT selama 1 tahun mengundurkan diri pada bulan ke 5 ia bekerja, oleh karenanya ia harus membayar penalti sejumlah gajinya selama 7 bulan (sisa waktu pada PKWT yang belum dijalankan).

Recommend0 recommendationsPublished in Ketenagakerjaan, Legal

Related Articles

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Lindungi Rahasia Bisnis Anda dengan Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja

Saat memulai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, perjanjian kerja merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan kerja tersebut. Di mana, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini berfungsi untuk melindungi para pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis jelas beserta hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja.

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *