Perbedaan Spin-off dan Split-Off

Pemisahan perusahaan diakui menurut Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikannya sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usahanya sehingga mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan terbatas beralih karena hukum kepada dua perseroan terbatas atau lebih; atau sebagian aktiva atau pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pemisahan perusahaan dapat terjadi setelah adanya persetujuan dan kesepakatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemisahan perusahaan dapat dilakukan dan dikategorikan dalam 2 jenis dan cara, yaitu:

1. Spin-Off

Spin-Off atau pemisahan tidak murni (biasanya disebut juga sebagai pemisahan perusahaan sebagian) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih (perseroan yang memisahkan diri). Ditinjau dari Pasal 135 ayat 1 dan ayat 3 jo. Pasal 1 angka 12 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini berarti bahwa perseroan yang melakukan pemisahan tersebut masih tetap ada/eksis, hanya saja aktiva dan pasiva perusahaan lama berkurang karena sebagian diberikan kepada perusahaan yang baru.

Sebagai contoh, PT X dengan aset Rp 200 miliar melakukan pemisahan terhadap salah satu bidang usahanya menjadi perusahaan baru dan tersendiri bernama PT Y dengan aset Rp 100 miliar. Maka, PT X yang menjadi perusahaan induk tetap eksis dengan aset tersisa Rp 100 miliar. Pada umumnya, setelah ini, PT X dan PT Y dapat menjalankan perusahaannya dengan melakukan kegiatan usaha bersama.

2. Split-Off

Split Off atau pemisahan murni (biasanya disebut juga dengan pemisahan perusahaan secara penuh) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang akan mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut selanjutnya akan berakhir karena hukum. Beralih karena hukum disebabkan karena beralihnya berdasarkan titel umum, sehingga untuk mendapatkan perusahaan yang memisahkan diri berakhir tidak diperlukan akta peralihan.

Sebagai contoh, PT N dengan aset Rp 300 miliar melakukan pemisahan dengan pemecahan menjadi dua perusahaan, yaitu PT M dan PT L dengan masing-masing perusahaan mendapatkan aset Rp 150 miliar. Hal ini menyebabkan PT N memiliki aset 0 rupiah, dan statusnya menjadi bubar karena hukum tanpa adanya proses likuidasi. Jadi karena asetnya menjadi nol maka perusahaan A menjadi bubar karena hukum tanpa likuidasi.

Yang perlu diketahui apabila terjadi pemisahan perusahaan adalah entity dan pemegang saham (owners) pada perseroan yang melakukan pemisahan juga akan menjadi menjadi entity dan owners di perseroan baru yang telah mengikatkan diri. Dengan demikian, hubungan hukum yang terdapat di perseroan yang memisahkan diri merupakan lanjutan dari perseroan yang melakukan pemisahan. 

Recommended1 recommendationPublished in Bisnis, Legal, Legalku

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *