Peretasan Akun Media Sosial, Bagaimana Landasan Hukumnya?

Hingga kini, eskalasi penggunaan media sosial menjadi suatu keniscayaan. Ia ibarat candu dalam kegiatan sehari-hari, dan orang-orang yang terus berhadapan dengannya menjadi pemandangan yang kian lazim. Melansir dari laman Backlinko, sebanyak 3,81 miliar penduduk dunia mengakses media sosial dengan rata-rata waktu penggunaan sebanyak 2 jam 24 menit. Sumber yang sama menyebutkan bahwa media sosial yang paling populer adalah Facebook dengan frekuensi pengguna bulanan lebih dari 66,39%.

Namun, maraknya penggunaan media sosial menimbulkan beberapa masalah, dan satu di antaranya berkaitan dengan keamanan akun pengguna. Seiring berjalannya waktu, keberadaan akun-akun media sosial menjadi rentan. Tampaknya, bergantinya tahun melahirkan lebih banyak inovasi di bidang teknologi, dan secara bersamaan melahirkan beragam modus kejahatan ranah siber dengan jumlah yang sama banyaknya, atau mungkin lebih. Salah satu bentuk kejahatan siber itu menyasar kerentanan akun dari si pengguna media sosial dan mampu mengintervensi akun tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Ini kita kenal sebagai peretasan akun media sosial.

Kasus-kasus mengenai peretasan media sosial barangkali akan selalu terjadi. Pada tahun 2015, akun Twitter milik US Central Command dibajak dan ditangguhkan oleh simpatisan ISIS. Tiga tahun berikutnya, Facebook mengeluarkan sebuah pengumuman bahwa setidaknya terdapat hampir 50 juta penggunanya mengalami pembobolan akun. Lalu, di tahun yang sama, survei yang dilakukan oleh Statisa menyebutkan bahwa 22% penduduk Amerika Serikat mengalami peretasan akun sebanyak satu kali, sementara 14% penduduk mengatakan lebih dari itu.

Fenomena ini masih terus berlangsung di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada April 2020, Ravio Patra, seorang aktivis advokasi legislasi, mengalami peretasan terhadap akun WhatsApp miliknya. Selama dua jam diretas, akun tersebut mengirimkan pesan palsu yang berisikan himbauan bernada provokasi. Beberapa bulan kemudian, hal serupa menimpa Pandu Riono. Akun Twitter miliknya diretas pihak yang tak bertanggung jawab dan ditangguhkan untuk waktu yang cukup lama.

Pertanyaannya, apakah terdapat ketentuan hukum terkait peristiwa peretasan akun media sosial seperti di atas?

Agar seseorang dapat menggunakan media sosial yang tersebar di internet, umumnya ia diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kala si pengguna berada di sesi pendaftaran, akan ada banyak data pribadi miliknya yang ter-input ke database penyedia layanan media sosial. Data pribadi itu dapat berupa nama lengkap, alamat surel, nomor telepon, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Di akhir sesi, si pengguna akan memiliki dua identitas utama yang menjadi pelindung dari data-data yang telah ia berikan, yaitu nama pengguna (username) dan kata sandi (password) untuk mengakses akun media sosial yang ada.

Dua identitas utama tersebut merupakan bentuk pengamanan sistem milik akun media sosial bagi penggunanya. Karena bersifat aman, maka tentu ia dirahasiakan dan secara eksklusif berada di bawah kekuasaan si pengguna. Jika seseorang terbukti menerobos username dan password tersebut yang merupakan milik akun media sosial dari orang lain, dengan cara meretasnya atau cara-cara yang memungkinkan, maka jerat hukum bagi si penerobos dapat dilihat di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Adapun ketentuan pidananya sendiri dimuat di dalam Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Yang perlu diperhatikan dari Pasal 30 UU ITE di atas adalah bahwa untuk menjerat pelaku peretasan, maka unsur dengan cara peretasan saja tidaklah cukup. Harus ada unsur lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak yang melekat pada diri pelaku. Artinya, si pelaku baru dapat dijerat dengan ketentuan di atas jika ia terbukti meretas akun media sosial milik orang lain secara sengaja dan tanpa seizin si pemilik akun.

Mengapa demikian? Bisa saja pelaku peretasan membobol akun media sosial orang lain tanpa sengaja. Misalnya, dalam suatu kesempatan, si pelaku menggunakan peramban internet di perangkat si pemilik akun. Kemudian, ketika ia akan mengakses salah satu situs media sosial, ia dihadapkan dengan akun pengguna dari yang bersangkutan sementara dirinya tidak bermaksud untuk mengakses media sosial dari si pemilik akun. Dalam hal ini, si pelaku tidak memiliki kesengajaan (dengan sengaja) sebagaimana unsur yang ada di dalam pasal di atas.

Pada skenario lain, terdapat situasi tertentu yang memperbolehkan pelaku meretas akun media sosial orang lain. Dalam hal ini, si pelaku melakukan peretasan dengan didasari suatu alasan pembenar atau alasan pemaaf. Misalnya, si pemilik akun menyetujui aksi peretasan tersebut. Atau, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau institusi hukum lainnya melakukan peretasan akun media sosial semata demi melaksanakan penegakan hukum. Dapat pula terjadi ketika pihak penyedia layanan media sosial melakukan verifikasi keamanan terhadap akun terkait secara berkala.

Demikianlah pembahasan mengenai peretasan akun media sosial. Semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Cybercrime, Cyberspace, Lifestyle, Tech

Related Articles

Potensi Misinterpretasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Yang Terjamin Dalam UUD 1945 Perihal Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Indonesia 

Oleh: Abigail Donda Putri Jelita, Berliana Tamara Putri, Olwintra Sitorus ABSTRAK Media sosial merupakan bentuk nyata sistem penyaluran informasi dan komunikasi yang sangat digemari masyarakat. Untuk…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *