Perihal Judicial Review dalam Sistem Hukum Indonesia

Belakangan, santer terdengar wacana mengenai upaya judicial review yang akan dilakukan oleh beberapa kalangan terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan undang-undang tersebut diklaim bermasalah baik dari prosedur pembentukannya maupun muatan materi yang ada di dalamnya. Judicial review dianggap mampu untuk menyelesaikan persoalan tadi, sehingga kelak konsekuensi negatif dari pemberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dapat teratasi sejak dini. Pertanyaannya, apa sebenarnya judicial review itu?

Dalam jurnal berjudul Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Nurul Qamar mendefinisikan judicial review sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan/atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan dan/atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan/atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Pada bukunya yang bertajuk Mekanisme Judicial Review: Dilengkapi Contoh Putusan MK, Badriyah Khaleed mengartikan judicial review sebagai pengujian undang-undang oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan.

Dasar hukum dari pengadaan judicial review diatur di dalam dua ketentuan yang termuat pada Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun bunyi dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 24A ayat (1)

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 24C ayat (1)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lebih lanjut, ketentuan terkait dasar pengadaan judicial review juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
  2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dari uraian di atas, dapat ditarik satu poin penting, yaitu bahwa pengadaan judicial review Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengadaan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang merupakan kompetensi Mahkamah Agung (disebut Hak Uji Materiil).

Judicial review yang berada dalam wewenang Mahkamah Konstitusi dikenal dengan istilah Judicial Review Konstitusional, dan eksistensinya tidak terlepas dari pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Pada sidang pembahasan rancangan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Muh. Yamin, sebagai salah satu anggota, mengusulkan adanya suatu lembaga yang melakukan Judicial Review Konstitusionalitas terhadap Undang-Undang dan hal ini diatur dalam UUD. Namun, Soepomo menolak usulan tersebut sebab keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD yang dirancang dengan prinsip parlemen yang diletakkan sebagai lembaga tertinggi negara. Hingga akhirnya, pasca masa reformasi, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution) yang memiliki wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi beriringan dengan keberadaan sistem dan mekanisme judicial review yang kita kenal saat ini. Adanya judicial review ditujukan sebagai suatu upaya untuk memastikan bahwa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar benar-benar dijalankan dan ditegakkan dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan di kehidupan sehari-hari. Dalam bukunya yang berjudul Hak Menguji yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Fatmawati menyatakan bahwa judicial review merupakan upaya perlindungan hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan membuat hukum (law making function) yang dimiliki oleh organ negara.

Sampai saat ini, ada banyak sekali pengajuan judicial review yang telah ditangani oleh lembaga terkait di Indonesia. Yang terbaru ialah permohonan judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pimpinan KPK bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil pada 20 November 2019.

Demikian pembahasan mengenai keberadaan judicial review dalam sistem hukum Indonesia. Semoga bermanfaat.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *