Perjanjian Tanpa Materai: Sah? Sah!

Materai dalam perjanjian sering disalahartikan sebagai suatu syarat sahnya perjanjian. Padahal, materai dan syarat sah suatu perjanjian adalah hal yang berbeda. 

Apa saja syarat sahnya perjanjian?

Seperti yang disebut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian meliputi:

  1. Kesepakatan Para Pihak
    Perjanjian yang dilakukan harus memperoleh kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela; tanpa paksaan, penipuan, maupun kekhilafan.
  2. Kecakapan Hukum
    Pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian adalah yang cakap hukum menurut peraturan perundangan-undangan, serta memiliki kapasitas untuk itu. Secara umum, yang dianggap tidak cakap hukum adalah orang yang belum dewasa dan orang yang di bawah pengampuan. Secara khusus dalam bisnis, yang dianggap tidak berwenang melakukan perjanjian adalah perusahaan yang dinyatakan pailit, perusahaan yang diwakili selain direkturnya tanpa adanya surat kuasa yang sah, dsb.
  3. Terkait Hal Tertentu
    Hal atau objek yang diperjanjikan dalam kontrak harus dinyatakan secara jelas dan spesifik. Misalnya, dalam suatu perjanjian jual beli tanah, harus dijelaskan luas tanah, lokasi tanah, serta harga kesepakatan tanah tersebut secara rinci.
  4. Kausa yang Halal
    Perjanjian harus berdasarkan alasan yang halal; tidak boleh memperjanjikan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial. Misalnya, memperjanjikan narkotika, prostitusi, dsb.

Jika seluruh syarat di atas terpenuhi, maka setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat adalah sah dan mengikat bagi para pihak. Jika Syarat ke-1 dan ke-2 tidak terpenuhi, pihak yang keberatan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Apabila Syarat ke-3 dan ke-4 tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam praktiknya, materai sering dipakai dalam penandatanganan perjanjian. Jadi, apa saja fungsi materai dalam perjanjian atau kontrak?

Utamanya, fungsi materai adalah pemungutan pajak atas dokumen yang menjadi objek Bea Materai. Dokumen yang wajib menggunakan materai, antara lain: surat perjanjian dan surat-surat lain yang hendak digunakan sebagai alat pembuktian, akta notaris (beserta salinannya), akta PPAT (beserta rangkapnya), dokumen yang memiliki harga ≥Rp1.000.000,00 (surat, wesel, aksep, cek, dsb.), efek dengan nominal ≤Rp1.000.000,00, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan (surat-surat biasa, surat keterangan dokter, berita acara pemeriksaan, dsb.).

Jika ada dokumen-dokumen non-Bea Materai yang hendak dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, tetap harus dilakukan pemateraian ulang atau membubuhkan meterai di dokumen tersebut. Maka dari itu, fungsi meterai penting untuk menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Nah, proses pemateraian ulang dikenal juga dengan istilah Leges. Leges merupakan suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Seperti yang disinggung paragraf di atas, dokumen yang hendak dijadikan bukti persidangan wajib membayar Bea Materai.

Dengan demikian, materai bukan penentu sah atau tidaknya kontrak atau perjanjian yang kita buat, sehingga tanpa materai pun, tidak mengurangi keabsahan perjanjian tersebut.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

Lindungi Rahasia Bisnis Anda dengan Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja

Saat memulai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, perjanjian kerja merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan kerja tersebut. Di mana, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini berfungsi untuk melindungi para pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis jelas beserta hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *