Perpaduan Konsep Hard Approach dan Soft Approach Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pendekatan hukum juga tidak memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana terorisme seperti penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan tidaklah cukup untuk merehabilitasi pemikiran serta aksi para napi terorisme (selanjutnya disebut napiter). Ternyata tidak selamanya kekerasan itu harus dibalas dengan kekerasan pula, maka lahirlah soft approach yang memberikan sentuhan dari hati ke hati (heart to heart) baik dari pihak pemerintah kepada napiter, dan juga kepada keluarga napiter. Pendekatan dengan metode soft approach lebih menitikberatkan pada pengendalian humanis yang lebih persuasif. Metode ini dilancarkan untuk menyebarkan deradikalisasi kepada seluruh elemen masyarakat, napiter, ex napiter dan keluarga teroris.

Paparan paham radikalisme sangat cepat bak matahari menyinari pagi. Menurut Ali Imron mantan napiter Bom Bali I hanya butuh waktu dua (2) jam untuk menjadi seorang teroris. Dengan tingginya tingkat kecepatan penyebaran paham, maka dibutuhkan pendekatan yang benar-benar inklusif yang mampu melawan penyebaran paham radikalisme tersebut.

Kedua metode ini (hard approach dan soft approach) harus berjalan saling beriringan karena metode hard approach bukan hanya sekadar kekerasan, tetapi adanya pengendalian atau upaya penanggulangan terorisme yang dilaksanakan secara represif. Dengan maksud kontra terorisme dilakukan untuk melumpuhkan aksi terorisme yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Sehingga satu-satunya cara agar tidak memakan banyak korban yang berjatuhan atau agar tidak terjadinya kerusakan secara meluas yaitu dengan cara melumpuhkan aksi melalui metode hard approach. Hadinya keberadaan soft approach menjadi lebih lengkap karena adanya soft therapy yang diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang sudah terpapar ideologi radikal.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat radikalisme dari pada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta keluarga terdekat para anggota teroris agar mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan anggota masyarakat sosial diluar kelompoknya secara damai, mencegah adanya aksi teror di masa yang akan datang, serta menghentikan persebaran jaringan teroris tersebut agar tidak kembali memicu permusuhan dan disintegrasi bangsa

Recommend0 recommendationsPublished in Legal, Pidana

Related Articles

Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *