Potensi Misinterpretasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Yang Terjamin Dalam UUD 1945 Perihal Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Indonesia 

Oleh: Abigail Donda Putri Jelita, Berliana Tamara Putri, Olwintra Sitorus

ABSTRAK

Media sosial merupakan bentuk nyata sistem penyaluran informasi dan komunikasi yang sangat digemari masyarakat. Untuk melindungi hak-hak yang melekat pada diri masyarakat maya, maka dibentuklah UU ITE sebagai jaminan perlindungan HAM dalam dunia cyber. Undang-undang yang disangka dapat menjadi pegangan dan jaminan masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi ini ternyata malah menjadi bumerang. Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini seringkali digunakan untuk membungkam pikiran dan pendapat kritis dengan mengatasnamakan pencemaran nama baik serta ujaran kebencian atas SARA. Hal ini menjadikan UU ITE menimbulkan banyak misinterpretasi sehingga patut untuk dibenahi.

Kata Kunci: Media Sosial, UU ITE, Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

Social media is a tangible form of information and communication distribution system that is very popular in public. To protect the inherent rights of the cyber community, the Constitution of ITE was formed to guarantee the protection of human rights in the cyber world. This law, which was thought to provide guidance and guarantees for the public in their opinion and expression, actually backfired. Article 27 section (3) and Article 28 section (2) of the Constitution of ITE are often used to silence critical thoughts and opinions in the name of defamation and hate speech against SARA. This has made the Constitution of ITE cause many misinterpretations so that it deserves to be addressed.

Keywords: Social Media, Constitution of ITE, Defamation.

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Cybercrime, Cyberspace, Pidana

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications