Problematika Terorisme

Musuh perang dunia baru ini bukan komunisme internasional, bukan negara, namun teroris yang terorganisir. Atas nama ideologi fundamentalis islam, kelompok ini siap menggunakan segala macam cara termasuk senjata pemusnah massal untuk menimbulkan korban besar pada sipil dan militer. Terorisme adalah problem yang sulit untuk ditangani karena rumit untuk dipecahkan mengingat metode dan sistem yang canggih sudah teraplikasi dalam pikiran para teroris untuk menumpas hal-hal yang tidak sesuai dengan paham mereka.

Flashback kejadian serangan pengeboman aksi terorisme, tepatnya sembilan tahun lalu yaitu adanya serangan dahsyat ke Gedung Kembar WTC (World Trade Centre) di New York, Pentagon dan White House di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Padahal sebelum terjadinya serangan ke WTC New York, tidak renggang terjadinya kejadian-kejadian aksi terorisme seperti pengeboman di Oklahoma City pada 1995, pengeboman di Olimpiade Atlanta pada 1996. Namun peristiwa 9/11 memberikan penglihatan yang begitu kecil terhadap peristiwa-peristiwa lainnya.

Khusus untuk di Indonesia serangan teroris yang luar biasa telah terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 ketika dua klub malam yaitu, Sari Club dan Paddy’s yang berlokasi di Kuta, Bali dibom oleh jaringan teroris Jamaah Islamiah (JI) yang menimbulkan korban jiwa 200 orang lebih, yang menjadi korban bukan hanya warga negara indonesia namun warga negara asing pun ikut terkena imbasnya. Mengingat bahwa provinsi Bali merupakan daerah pariwisata bagi para pelancong mancanegara.

Ekstrimisme, ekstrimis, radikalisme, radikalisasi, dan radikalisme merupakan kata yang tidak asing lagi ditelinga para teroris. Terorisme kerap dihubungkan dengan paham kelompok yang berakar dari cita-cita, ide, dan gagasan pendukung gerakan yang menuntut perubahan mendasar dalam proses dimana seorang individu atau kelompok mulai mengadopsi cita-cita, aspirasi politik, sosial, atau agama yang ekstrim.

Menurut Whitlock, kecilnya upaya untuk menyusun profil teroris tidak pernah berhasil karena ciri-ciri dari ekstrimis ini berubah-ubah. Kelompok islam radikal dari Eropa ada pula yang berkonsentrasi pada perekrutan wanita, remaja, orang Eropa dan orang yang dibaptis sebagai Kristen. Dengan demikian, pola-pola sifatnya selalu berubah-ubah dan tidak dapat dideskripsikan secara ajek.

Pandemi menjadi lumbung basah terhadap sentralisasi gerakan radikal yang bukan hanya bersumber pada kekerasan tetapi juga non-kekerasan. Saat munculnya pandemi tidak ada satupun negara yang mampu untuk merasa hebat sekalipun merasa mandiri/ mampu untuk memisahkan diri dari masyarakat internasional maka dari itu penting untuk menjaga kerjasama global.

Menurut Sekretaris Umum PBB, António Guterres, potensi ancaman terorisme “dapat tumbuh” di tengah pandemi. Melalui Bio-Teorisme, meningkatnya aksi ekstrimisme berbasis kekerasan atau sentimen ras dan adanya potensi push factor akibat menurunnya ekonomi dan meningkatnya PHK merupakan ancaman yang terbuka luas dalam pergerakan para teroris. Ramainya usaha kerjasama internasional terhambat oleh pertikaian ideologis yang sering memunculkan terorisme.

Kejahatan terorisme yang sudah memasuki level extra ordinary crime sudah menjadi musuh global yang hendak dihentikan dengan ritme yang cukup keras oleh masyarakat multilateral.

Aksi pencegahan tindakan terorisme ini telah digagas sejak pasca cold war karena sejak saat itu terorisme sudah menjadi ancaman global. Setelah melemahnya pasukan Al-Qaeda, muncul ISIS sebagai roda baru dalam pergerakan tindakan terorisme.

Kelompok teroris mendapat perhatian besar karena jangkauannya sudah memasuki tingkat global dan memiliki banyak variasi karakteristik pemberontakan global. Seluruh masyarakat internasional berhak untuk tunduk dan patuh pada aturan hukum internasional. Jika terjadi adanya ancaman hukum yang diberikan kepada anggota ISIS yang buka berasal dari Irak dan Syria maka anggota teroris tersebut berhak diadili berdasarkan wilayah hukum kejadian tersebut. Didalam Article 17 Convention Against Terrorism Bombing 1997, telah dijelaskan bahwa “Negara anggota harus melaksanakan tanggungjawab mereka dibawah konvensi ini dalam sebuah sikap yang konsisten dengan prinsip-prinsip kedaulatan setara dan wilayah utuh negara-negara dan non-intervensi dari urusan domestik negara lain”.

Majelis Umum PBB telah mengesahkan UN Global Counter Terrorism Strategy (UNGCTS) melalui Resolusi Nomor 60/288.UNGCTS menandai untuk pertama kalinya kesepakatan semua negara anggota PBB untuk melakukan pendekatan strategis dan operasional yang sama dalam memerangi terorisme, di dalamnya ditegaskan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, peradaban, kewarganegaraan, dan kelompok etnik manapun.

Sulit rasanya untuk dapat mengalahkan kelompok terorisme ini dikarenakan canggih dan kuatnya pertahanan yang mereka miliki, ditambah lagi dengan adanya seruah “jihad di jalan Allah” membuat mereka terus mengepakkan sayapnya untuk melakukan pemberontakan terhadap warga sipil dan militer yang mereka rasa tidak pantas untuk hidup. Maka dari itu, perlunya kerja sama nasional dan global dalam memberhentikan aksi-aksi para terorisme yang dimulai dari tingkat RT atau RW hingga pada level internasional.

Recommended1 recommendationPublished in HAM, Internasional, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *