Perjanjian Internasional dan Implementasinya


bagaimana sih struktur Perjanjian Internasional dan penerapanya di Indonesia , termasuk pula bagaimana proses suatu perjanjian Internasional hingga menjadi UU yang terdapat di Indonesia

.

Perjanjian internasional adalah suatu unsur penting dalam hubungan internasional dalam era globalisasi. Dengan adanya perjanjian internasional maka akan membuat suatu hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam hal bernegara. Berkembangnya hubungan internasional tidak dapat terlepas dari dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nation, selanjutnya disebut PBB) pada tahun 1945 menegaskan bahwa perjanjian internasional memiliki pengaruh dalam hukum internasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) butir a Piagam PBB yang menyatakan untuk mendorong perkembangan progresif hukum internasional dan pengkodifikasianya. 

Perjanjian internasional mengalami perkembangan signifikan dengan terbentuknya komisi hukum internasional (International Law Commission) memberikan dampak dengan terbentuknya suatu konvensi hukum yang membahas dan mengatur mengenai perjanjian internasional pada tahun 1969 yang lumrah disebut dengan Vienna Convention on Law and Treaties (selanjutnya disebut VCLT 1969). VCLT 1969 memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai ketentuan dan pengaturan dan langkah-langkah pembentukan perjanjian internasional hingga penjelasan mengenai subjek yang berhak membentuk perjanjian internasional. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja  menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. O'Connel menyatakan bahwa “a treaty is engagement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act”. Secara umum, I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa para ahli berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan antara negara dan/atau subyek-subyek hukum internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi setiap pihak yang terlibat. Definisi  perjanjian internasional dalam diatur terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Vienna Convention 1969 yang menyebutkan bahwa: “For the purposes of the present Convention: ‘treaty’ means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”

Dari penjelasan pasal di atas bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.  Sedangkan pengertian perjanjian internasional dalam hukum Indonesia diatur dalam, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 huruf (a) yang menyebutkan bahwa: “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijabarkan beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yakni unsur pertama dengan seharusnya ada kesepakatan, subyek-subyek yang tercantum dalam hukum internasional, berbentuk tertulis, objek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

 

  1. Tahap - Tahap dalam Perjanjian Internasional.

Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya “Pengantar Hukum Internasional” menegaskan tiga tahap dalam melakukan perjanjian internasional, yaitu:

  1. Perundingan (Negotiation). Perundingan dilaksanakan oleh perwakilan negaranya yang diurus berdasarkan mandat khusus atau tertentu. Wakil-wakil negara melakukan perundingan terhadap masalah yang harus diselesaikan. Tahapan dalam perundingan dilakukan oleh kepala negara, menteri luar negeri, atau duta besar. Perundingan juga dapat di laksanakan oleh salah satu pejabat negara yang mewakilkan dengan membawa surat kuasa penuh (full power). Apabila perundingan mencapai kesepakatan maka perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan.
  2. Penandatanganan (signature). Proses penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati para pihak biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Proses penandatanganan merupakan bentuk persetujuan awal khususnya pada tujuan dan fungsi dari perjanjian tersebut. Setelah perjanjian ditandatangani maka perjanjian memasuki tahap ratifikasi atau pengesahan oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di negara-negara yang menandatangani perjanjian.
  3. Pengesahan (ratification), yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Proses ratifikasi merupakan suatu bentuk adopsi atau mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian sehingga menjadi hukum positif suatu negara. Pemerintah perlu mengajak DPR untuk melakukan pengesahan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengetahui isi dan kepentingan yang termuat dalam perjanjian tersebut. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa masalah perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila perjanjian telah disahkan atau diratifikasi dengan persetujuan DPR maka perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Indonesia sebagai negara berdaulat serta aktif dalam melaksanakan hubungan luar negeri dan kegiatan diplomasi berdasarkan asas kesamaan derajat dan saling menghormati sejalan dengan amanat UUD 1945. Pengaturan mengenai perjanjian internasional di Indonesia dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UUPI”). Undang-undang  inilah yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Landasan hukum mengenai pembuatan Undang-undang mengenai perjanjian internasional antara lain Pasal 11 UUD 1945 dan perubahannya (1999) dan UU  No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan bahwa:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan.”

Prinsip - Prinsip lainya dalam perjanjian internasional tercantum dalam Vienna Convention 1969 yang menjelaskan mengenai hukum perjanjian internasional yang komprehensif dan dijadikan acuan dalam pembentukan perjanjian internasional, sedangkan dalam pengimplementasianya di Indonesia diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UUPI, dalam prakteknya ada dua macam pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, yaitu dengan undang-undang dan keputusan presiden. Dalam menentukan ratifikasi perjanjian internasional (akan diratifikasi dengan undang- undang atau dengan keppres), dilihat dari substansi  atau materi perjanjian bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenklatur) perjanjian, klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksud agar terciptanya kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

  1. Masalah politik , perdamaian , dan keamanan negara;
  2. Perubahan wilayah dan penetapan batas  wilayah Negara Republik Indonesia;
  3. Kedaulatan atau hak berdaulat Negara;
  4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  5. Pembentukan kaidah hukum baru; dan
  6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Selanjutnya pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam Pasal 10 tersebut dilaksanakan dengan keputusan presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1. Sedangkan ada juga suatu bentuk perjanjian internasional yang cara pemberlakuan suatu perjanjian internasional yang ditentukan oleh perjanjian itu sendiri yang dapat berupa antara lain sebagai berikut:

  1. Untuk konvensi yang bersifat multilateral, mulai berlaku sejak Piagam Pengesahan didepositkan melalui perwakilan setempat pada negara pendeposit atau sekjen organisasi internasional/PBB.
  2. Untuk perjanjian internasional yang bersifat bilateral, berlaku sejak pertukaran Piagam Pengesahan yang biasanya dilakukan oleh Duta Besar dengan Menlu setempat.
  3. Pemberlakuan suatu perjanjian dapat juga dilakukan sejak pertukaran nota (exchange of notes). Biasanya pada perjanjian bilateral, berlaku terhitung sejak 30 hari setelah pemberitahuan terakhir.
  4. Untuk konvensi, dapat pula berlaku setelah memenuhi jumlah ratifikasi yang ditentukan dalam perjanjian.

 

Proses pengimplementasian perjanjian internasional tentunya harus melewati beberapa prosedur dengan adanya keputusan MK yang memberikan perluasan pada Pasal 10 dan 11 UU PI yang menegaskan kembali bahwa tidak semua perjanjian internasional harus mendapat persetujuan DPR sebagaimana ditentukan hanya beberapa perjanjian internasional yang dibentuk UU, yang berbunyi, “Namun soal kriterianya, inilah yang dibongkar oleh MK dan diganti dengan kriteria menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.” 

Judicial Review UU PI tersebut pada pokoknya dalam putusan MK telah merubah persoalan kriteria yang lebih solid dan terukur yang tidak lagi didasarkan pada jenis perjanjian melainkan pada dampaknya, yakni yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Pengimplementasian dari suatu perjanjian internasional juga mengandung beberapa persyaratan yang pada umumnya adanya suatu prinsip asas itikad baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Vienna Convention 1969 juga bahwa suatu perjanjian internasional mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by the in good faith).

Sedangkan pengaturan prinsip iktikad baik di Indonesia dalam mengimplementasikan suatu perjanjian internasional diatur dalam UU PI menyatakan: “Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Comments