Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha, Boleh Gak Ya?

Rasanya hampir semua orang pernah beli ke warung yang sebenarnya di depan rumah pemiliknya sendiri. Atau beli makanan di dalam rumah orang? Atau ke dokter gigi yang praktik di rumahnya sendiri?

Untuk sekarang, pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU 1/2011, pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha dapat dilakukan secara terbatas, tanpa membahayakan dan mengganggu fungsi rumah. Pada penjelasan Pasal 49 ayat (1), kegiatan usaha di rumah pada intinya tidak boleh mencemari lingkungan dan membuat hunian rumah kurang nyaman. Pasal 49 ayat (3) memberikan kebebasan kepada provinsi untuk mengatur isu ini lebih detail melalui peraturan daerah.

Salah satu daerah yang mengatur penggunaan rumah sebagai kegiatan usaha adalah DKI Jakarta. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 203 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha. Menurut SK ini, kegiatan usaha yang boleh dilakukan di rumah harus:

1. Praktik keahlian perorangan, bukan badan usaha.

2. Usaha pelayanan lingkungan yang langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan;

3. Kegiatan sosial yang tidak mengganggu/merusak keserasian lingkungan.

Dalam lampiran SK Gub. DKI 203/1977, ada juga daftar kegiatan yang boleh menggunakan perumahan. Kegiatan itu antara lain: dokter, bidan, pengacara, notaris, salon kecantikan, butik (toko baju), binatu, apotik, kursus, dan lain-lain. Usaha restoran juga dapat memanfaatkan rumah, tapi harus ikut Peraturan Menteri Wisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Di Jakarta, pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha juga harus memperhatikan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Kegiatan usaha yang memanfaatkan rumah di Jakarta harus mengikuti aturan zonasi, yang akan rinci dijelaskan di lampiran Perda DKI Jakarta No. 1/2014.

Selain DKI Jakarta, Tangerang juga mempunyai aturan sendiri mengenai kegiatan usaha yang memanfaatkan rumah. Menurut Perda Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014, jenis usaha yang boleh dilakukan sama dengan UU No. 1/2011. Pasal 22 ayat (3) Perda Tangerang Selatan No. 3/2014 hanya menambahkan usaha retail yang kategori mikro juga boleh memanfaatkan rumah. Perda tersebut juga tidak melarang kegiatan usaha yang tidak ditulis dalam Pasal 22 ayat (3). Hanya saja, kegiatan usaha selain Pasal 22 ayat (3) wajib mengurus perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masalah mungkin timbul jika ada kegiatan usaha yang menggunakan rumah negara, atau yang lebih dikenal sebagai rumah dinas. Rumah negara menurut PP No. 31 Tahun 2005 adalah bangunan milik negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal pejabat/pegawai negeri. Memang Pasal 1 angka 1 menyatakan fungsi utama rumah negara adalah sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan, dan penunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri. Tapi baik PP No. 31/2005 dan PP No. 11 Tahun 2008 tentang pengadaan dan pengalihan status rumah negara, tidak secara eksplisit melarang pengadaan kegiatan usaha di rumah negara.

Secara garis besar, UU No. 1 Tahun 2011 memperbolehkan jenis kegiatan usaha tertentu untuk memanfaatkan rumah. Aturan mengenai pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha diatur lebih detail dalam Perda masing-masing daerah. Selain mengikuti perda, khusus untuk kegiatan usaha restoran harus mengikuti Peraturan Menteri. Kegiatan usaha yang memanfaatkan rumah negara tidak dilarang secara eksplisit dalam PP mengenai rumah negara.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal, Lifestyle, Misc

Related Articles

Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *