Santai Bersama Legalroom : Berkenalan Dengan Beberapa Asas Dalam Hukum Agraria Nasional

Hukum sebagaimana kita ketahui memiliki banyak cabang bahasan dan tidak hanya terbatas pada bahasan Hukum Pidana dan Hukum Perdata saja seperti yang umum diketahui oleh masyarakat. Salah satu bahasan tersebut antara lain adalah Hukum Agraria. Lalu apa itu Hukum Agraria ?

Apabila kita meninjau dari segi asal kata, Agraria sendiri sebagaimana disampaikan oleh Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Harsono, 2008 : 5) berasal dari kata ager (Latin) yang berarti tanah dan agrarius yang berarti perladangan, persawahan pertanian. Secara sederhana, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari Hukum Agraria adalah Hukum Tanah atau Hukum tentang Tanah Pertanian. Namun, ini merupakan suatu pengertian yang sempit. Secara luas, Hukum Agraria apabila kita menyimak ketentuan-ketentuan yanga ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah hukum yang mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana halnya bahasan hukum lain, Hukum Agraria tentu memiliki asas-asas tertentu. Asas dalam sudut pandang hukum memiliki makna secara sederhana yaitu sebagai dasar dari suatu aturan hukum. Lebih lanjut, salah satu ahli hukum yaitu Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Asas Hukum dapat dimaknai sebagai suatu unsur yang penting dan pokok dari aturan hukum, dimana asas hukum merupakan jantung dan ratio legis dari lahirnya suatu peraturan hukum (Daliyo, 2001 : 88). Setelah mengetahui pengertian dari asas hukum, maka mungkin kita akan langsung connect bahwa terdapat banyak asas-asas yang terkandung dalam Hukum Agraria Nasional. Berikut ini beberapa asas dari hukum agraria nasional sebagaimana disarikan dari UUPA sebagai undang-undang utama yang mengatur persoalan agraria nasional. Semoga dapat menemani waktu santai kamu yaa, Legalroomates !

1. Asas Hak Bangsa

Asas hak bangsa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 UUPA. Hak Bangsa merupakan suatu hak penguasaan tanah yang memiliki sifat tertinggi, abadi, dan merupakan induk dari hak penguasaan lain atas tanah. Hal ini berangkat dari karaktersitik tanah yang bagi bangsa Indonesia memiliki sifat komunalistik dan merupakan satu kesatuan integral yang tidak terpisahkan dengan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tanah pada tingkatan tertinggi sejatinya adalah milik bersama seluruh bangsa Indonesia.

2. Asas Penguasaan Oleh Negara

Asas ini dapat kita ketemukan dalam Pasal 2 UUPA. Dalam hal ini, tanah pada tingkatan tertinggi adalah dikuasai negara sebagai representasi dari organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Perlu dicermati bahwa hubungan negara dengan tanah dalam asas ini adalah bukan hubungan keperdataan atau tanah menjadi milik negara sebagaimana ketika zaman kolonial Belanda melalui kebijakan domein verklaring. Hubungan negara dengan tanah dalam asas ini adalah negara oleh undang-undang sebagai perwakilan dari rakyat diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan asas hak bangsa yaitu wewenang untuk diantaranya :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

3. Asas Fungsi Sosial

Asas ini dapat kita ketemukan dalam ketentuan Pasal 6 dan 18 UUPA. Asas ini memiliki makna bahwa hak atas tanah dalam bentuk apapun itu yang dipegang oleh seseorang, adalah memiliki dimensi sosial dimana ia dalam melaksanakan hak nya tidak diperkenankan melawan kepentingan-kepentingan umum atau sosial. Selain itu, dalam hal kepentingan sosial atau umum menghendaki hak atas suatu tanah dicabut, maka pemilik hak atas tanah tersebut harus rela melepas hak nya demi kepentingan umum atau sosial yang lebih besar, tentunya setelah mendapatkan ganti kerugian yang layak.

4. Asas Nasionalitas

Asas ini dapat kita ketemukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA. Asas ini memiliki makna bahwa terhadap hak-hak tertentu atas tanah, hanya warga negara Indonesia saja (WNI) yang berhak memegang hak atas tanah tersebut. Contoh hak-hak yang hanya dapat dimiliki oleh WNI sebagaimana urutan pasal yang disebut di atas adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

5. Asas Hukum Agraria Berdasar Kepada Hukum Adat

Asas ini diantaranya dapat kita ketemukan dalam :

– Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

– Pasal 28i ayat (3) UUD 1945

– Pasal 3 UUPA

– Pasal 5 UUPA

Inti dari asas ini pada hakikatnya adalah hukum agraria nasional merupakan hukum agraria adat. Negara menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak nya yang berkaitan dengan tanah seperti misalnya hak ulayat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban serta prinsip dari NKRI. Namun, satu hal yang penting adalah pelaksanaan hak adat ini harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional sebagai suatu kepentingan yang sifatnya lebih besar.

6. Asas Larangan Pemilikan Tanah Melampaui Batas

Asas ini dapat kita ketemukan dalam ketentuan Pasal 7 dan 17 UUPA. Inti dari asas ini adalah melarang seseorang atau badan hukum memiliki tanah yang melampaui batas, karena hal tersebut cenderung akan merugikan kepentingan umum. Hal ini tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, dimana jangan sampai ada fenomena seseorang memiliki tanah yang berlebihan sedangkan orang lain masih banyak yang belum memiliki tanah.

7. Asas Pemeliharaan Tanah

Asas ini dapat kita ketemukan dalam ketentuan Pasal 15 UUPA. Asas ini mengamanatkan bahwa seseorang atau badan hukum yang memegang hak atas tanah diwajibkan untuk menjadi tuan tanah yang baik dengan cara memelihara tanahnya dengan sebaik-baiknya.

8. Asas Perencanaan Umum

Asas ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 14 UUPA. Maksud dari asas perencana ini adalah pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan kemakmuran bangsa melaksanakan perencanaan di bidang pengelolaan bumi, air dan ruang angkasa.

Demikian uraian singkat mengenai beberapa asas yang umum kita dengar atau sering kita jumpai dalam hukum agraria nasional. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk menemani waktu senggang atau santai teman-teman saat berselancar di laman Legalroom. Tetap semangat menjalani hari dan jangan lupa istirahat yaa, Legalroomates !

Referensi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008.

J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications