Sekilas Mengenai Diskresi : Metode Alternatif Para Pejabat di Masa Awal Pandemi

Penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan suatu virus baru di wilayah Wuhan, Republik Rakyat China. Virus yang diidentifikasi sebagai virus rumpun keluarga corona ini kemudian diberi nama “COVID-19”. Tak perlu waktu lama, dalam jangka waktu beberapa bulan saja virus ini kemudian menyebar ke negara-negara lain di dunia karena faktor mobilitas manusia yang sangat tinggi di masa modern ini. Indonesia pun termasuk salah satu negara yang terdampak virus COVID-19 dimana pemerintah secara resmi mengumumkan kasus positif pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam beberapa bulan kedepan, penyebaran virus ini terus meningkat hingga akhirnya WHO menetapkan status pandemi virus COVID-19 dimana sebagian besar negara-negara dunia akhirnya membatasi akses masuk dan pergerakan manusia di wilayahnya masing-masing.

Pandemi COVID-19 merupakan suatu fenomena yang “baru”, setidak-tidaknya dalam kurun waktu 100 tahun lebih sejak terakhir kali pandemi muncul pada tahun 1918-1920 (pandemi flu spanyol). Oleh karena itu, tidak heran manakala kemudian mayoritas negara di dunia “terkejut” dan “tidak siap” menghadapi pandemi COVID-19. Keterkejutan atau ketidaksiapan ini meliputi berbagai bidang kehidupan tak terkecuali bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga melanda Indonesia, dimana terdapat suatu kondisi sulit dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pandemi ini memang tidak pernah diduga sebelumnya akan muncul sehingga tidak terlalu banyak regulasi yang mengatur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi seperti ini. Para pejabat pemerintah disatu sisi dituntut untuk selalu bersikap sigap dan cepat dalam menangani penyebaran virus ini, tetapi disisi lain seringkali terbentur karena belum ada regulasi yang mengatur tindakan atau kebijakan yang diambilnya. Muncul kekhawatiran bahwa tindakan yang dilakukannya justru akan dianggap sebagai suatu penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan wewenang yang akan berujung pada dijatuhkannya sanksi. Sebenarnya, adakah suatu mekanisme atau cara yang dapat digunakan oleh para pejabat penyelenggara pemerintah dalam menghadapi situasi tak terduga seperti ini ? Jawabannya, ada, yaitu melalui suatu cara yang kita sebut dengan “Diskresi”. Lalu, apa itu diskresi ?

Pengaturan rinci sekaligus definisi dari diskresi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 Angka 9 undang-undang ini menyatakan bahwa :

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Dapat dikatakan bahwa diskresi ini adalah suatu hak yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menentukan kebijakan strategis dalam hal menghadapi persoalan nyata dan aktual di masyarakat baik dalam hal perundang-undangan memberikan pilihan, belum mengatur, kurang lengkap dan jelas atau karena adanya kondisi yang genting yang menyebabkan stagnasi pemerintahan. Pejabat pemerintahan sendiri apabila kita mengacu pada Pasal 1 Angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 adalah “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Setelah kita mengetahui definisi dari diskresi sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat kita sadari bahwa banyak kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di masa awal pandemi merupakan kebijakan yang masuk ke dalam kategori diskresi. Beberapa contoh kebijakan tersebut antara lain adalah kebijakan work from home dalam bentuk bekerja,belajar dan beribadah dari rumah yang digalakkan oleh pemerintah pusat di masa awal pandemi. Contoh kebijakan lain adalah tindakan walikota Tegal yang menerapkan kebijakan lockdown dimasa awal pandemi sebelum keluarnya aturan pemerintah pusat mengenai Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . Selain contoh di atas, masih banyak contoh diskresi lain yang diterapkan baik di masa awal pandemi maupun hingga saat ini. Lalu, adakah syarat-syarat khusus diskresi bisa diterapkan ?

Diskresi baru bisa diterapkan apabila memenuhi beberapa ketentuan tertentu. Ketentuan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 adalah “diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.” Selain itu, diskresi ini juga harus digunakan sesuai dengan tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e UU No 30 Tahun 2014. Adapun tujuan diadakannya suatu diskresi menurut Pasal 22 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 antara lain adalah :

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b. mengisi kekosongan hukum;

c. memberikan kepastian hukum; dan

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Mengenai lingkup atau bentuk dari diskresi berdasarkan Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014 dapat kita kategorikan ke dalam beberapa golongan yaitu :

a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;

b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Selain itu, berdasarkan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 terdapat beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintah untuk melakukan suatu diskresi yaitu :

a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. sesuai dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);

d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

f. dilakukan dengan iktikad baik.

Demikianlah pemaparan sekilas mengenai topik diskresi hari ini. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera usai dan mari kita bersama-sama untuk berkontribusi mengatasi penyebaran virus ini dengan tetap stay at home and stay healthy serta mematuhi penerapan protokol kesehatan. Sampai jumpa di artikel selanjutnya !

Recommend0 recommendationsPublished in Legal, Reviews

Related Articles

Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *