Serba-Serbi Ekstradisi

Djoko Tjandra, tersangka kasus korupsi, ditangkap pada 30 Juli 2020. Djoko Tjandra telah menjadi buronan sejak dari tahun 2009, bahkan menurut “Kompas.com”, menjadi warga negara Papua New Guinea. Djoko Tjandra (DT) akhirnya ditangkap di Malaysia. Beberapa netizen Indonesia menyayangkan mengapa penangkapan DT berlangsung begitu lama. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa ia tidak diekstradisi dari dulu. Tapi apakah ekstradisi dan seberapa mudah proses ekstradisi?

Ekstradisi menurut UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah penyerahan seorang tersangka atau dipidana dari suatu negara ke negara lain di mana tersangka tersebut berada. Jadi seperti Djoko Tjandra yang merupakan warga negara Indonesia, tersangka kasus Indonesia, namun sedang berada di Malaysia. Negara yang meminta disebut juga requesting state, sedangkan negara yang diminta adalah requested state.

Berdasarkan UU Ekstradisi, prosedur ekstradisi di Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat negara peminta mengajukan penahanan sementara terhadap tersangka kepada Kapolri atau Jaksa Agung Indonesia melalui Interpol Indonesia atau saluran diplomatik lainnya.
  2. Pejabat negara peminta yang mengajukan surat ekstradisi kepada Presiden Indonesia melalui Menteri Kehakiman.
  3. Selama dalam proses penahanan, tersangka akan diperiksa oleh Kepolisian Indonesia, yang nanti hasilnya berupa BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
  4. Proses persidangan

Ekstradisi diatur dalam perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, perjanjian internasional, dan aturan domestik. Pengaturan mengenai ekstradisi bervariasi dari negara ke negara. Di Indonesia, ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian atau atas dasar hubungan baik. Ekstradisi berdasarkan perjanjian internasional diatur dalam Article 16 Palermo Convention atau (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime). Perjanjian internasional lain yang mengatur ekstradisi termasuk konvensi-konvensi terorisme dan “Drug Convention 1988”.

Asas-asas umum yang dijelaskan dalam penjelasan UU Ekstradisi antara lain:

  1. Asas kejahatan rangkap (disebut juga double criminality): perbuatan orang yang diminta ekstradisi harus dilarang baik di negara peminta maupun negara yang diminta.
  2. Asas pengecualian kejahatan politik (atau political offence exception): negara yang diminta dapat menolak ekstradisi jika kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan politik.
  3. Surrender of nationals: negara yang diminta dapat menolak jika orang yang akan diminta ekstradisi adalah warga negaranya sendiri.
  4. Negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta sedang menjalani proses hukum di wilayah negara yang diminta.
  5. Non ne bis in idem (atau double jeopardy): jika pengadilan requested state telah menjatuhkan keputusan kepada tersangka/terdakwa yang bersangkutan atas perbuatan yang sama oleh requesting state, maka requested state dapat menolak ekstradisi.
  6. Daluwarsa: requested state dapat menolak ekstradisi jika hak untuk menuntut atau hak untuk menjalankan pidana requesting state telah daluwarsaatau expired.
  7. Asas kekhususan (atau speciality principles): orang yang diminta ekstradisinya hanya akan dihukum atas kejahatan yang ditulis dalam dokumen permintaan ekstradisi.

Selain prinsip-prinsip umum dalam UU Ekstradisi, ada prinsip-prinsip ekstradisi lain berdasarkan hukum pidana internasional. Prinsip-prinsip ekstradisi di luar UU Ekstradisi adalah sebagai berikut:

  1. Non capital punishment principle: requested state dapat menolak ekstradisi jika yang bersangkutan akan dihukum mati. Selain hukuman mati, jika ada concern orang yang bersangkutan akan disiksa atau diperlakukan tidak adil, hal tersebut juga dapat menjadi alasan penolakan ekstradisi.
  2. Military law only: requested state dapat menolak ekstradisi jika orang yang dihukum hanya melanggar aturan militer.

Sampai pada tahun 2020, Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan enam negara, yaitu: Malaysia, Filipina, Hong Kong, Korea Selatan, Australia, dan Thailand. Indonesia juga pernah melaksanakan ekstradisi dengan Serbia pada tahun 2020. Padahal, Serbia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Peristiwa tersebut membuktikan ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan hubungan dan diplomasi yang baik.

Salah satu organisasi internasional yang dapat membantu proses ekstradisi adalah Interpol (International Criminal Police Organization). Pada tahun 2012, Interpol mengeluarkan Red Notice, pemberitahuan mengenai tersangka kejahatan, atas permintaan Kanada untuk tersangka pembunuhan Jun Lin. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa penerapan aturan ekstradisi dapat berjalan secara bervariasi.

Recommend0 recommendationsPublished in Internasional, Legal, Misc, Pidana

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *