Siapa Berani Jadi Jurnalis Khalayak?

Fenomena jurnalisme khalayak (citizen journalism) saat ini sudah lumrah kita temui. Jurnalisme khalayak pada dasarnya merupakan kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh mereka yang tidak bekerja di dunia pers. Lasica sebagaimana dikutip oleh Goode dalam artikelnya, Social news, citizen journalism and democracy (2009), menyatakan bahwa jurnalisme khalayak masih belum memiliki batasan jelas, namun jurnalisme khalayak merupakan bentuk jurnalisme yang berorientasi kepada kepentingan publik dan bersifat non-partisan. Konglomerasi media saat ini cenderung dimiliki mereka yang juga aktif berpolitik, sehingga menyebabkan media pada umumnya menjadi bias dan masyarakat lantas mencari cara untuk menyuarakan aspirasinya dengan turut menjadi ‘pengawas’ jalannya pemerintahan; hal ini terlihat nyata di Indonesia dalam dua pemilihan presiden terakhir pada tahun 2014 dan 2019 (Ritonga & Syahputra, 2019).

Jurnalisme khalayak merupakan bentuk pengamalan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dengan media atau saluran yang ada. Hanya saja, dari perspektif hukum, masih dibutuhkan perhatian yang lebih terhadap kelangsungan jurnalisme khalayak pada saat ini. Meminjam pandangan Friedrich Carl von Savigny yang menekankan bahwa hukum hidup dan bertumbuh sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka sudah sewajarnya diperlukan pengaturan hukum terkait fenomena jurnalisme khalayak yang juga sudah ditemui di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebut bahwa pers – atau lembaga pers – adalah mereka yang dapat melakukan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 angka 1). Lebih lanjut, definisi wartawan dalam Pasal 1 angka 7 adalah mereka yang melakukan kegiatan jurnalistik secara rutin. Hanya saja, hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah jurnalis khalayak dapat disebut juga sebagai seorang wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999? (Wardaya & Komari, 2011).

Pengaturan jurnalisme khalayak di Indonesia memang masih belum memadai. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya mengatur pers sebagai suatu lembaga pelaksana kegiatan jurnalistik, sementara apa yang dimaksud dengan wartawan tidak didefinisikan secara jelas. Adapun, fenomena jurnalisme khalayak membuktikan bahwa setiap orang kini dapat mengabarkan informasi kepada orang lainnya. Permasalahan lainnya adalah pada orientasi lembaga pers yang memaknai profesi jurnalistik dan jurnalisme pada umumnya dari aspek ekonomi semata, yang berpotensi mengesampingkan tuntutan etis profesi jurnalistik. Bagi wartawan, hal ini sudah merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu sendiri (Pasal 7 ayat (2)). Padahal, hakikat seorang wartawan atau jurnalis menurut Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik adalah bersikap independen. ‘Independen’ ditafsirkan dalam hal sang wartawan wajib memberitakan sesuatu sesuai hati nurani tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk sang pemilik lembaga pers. Mengingat Kode Etik Jurnalistik merupakan produk ‘turunan’ dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka kegiatan jurnalisme pun ditafsirkan oleh hukum Indonesia sebagai suatu kegiatan yang melekat pada satu jenis lembaga – lembaga pers, yang nantinya mempekerjakan wartawan. Hal ini tentu sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini.

Kita sebenarnya bisa mengabarkan informasi sebagai seorang ‘jurnalis’ khalayak. Hal ini sudah menjadi hak konstitusional sekaligus hak asasi yang melekat bagi setiap orang, khususnya bagi kita. Tentu saja, beberapa ‘rambu’ dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan informasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), tetap harus dipatuhi. Misalnya, informasi yang hendak disampaikan sebaiknya tidak mengandung unsur yang menyinggung SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dan berpotensi menyulut kebencian atas dasar tersebut (Pasal 28 ayat (2)). Ketentuan ini juga melekat pada profesi jurnalistik dan dapat ditemui dalam Pasal 8, Kode Etik Jurnalistik.

Pada akhirnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebaiknya mulai mengkaji fenomena jurnalisme khalayak. Hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat tentu harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi masyarakat terkini, namun hukum juga perlu menjadi sarana pembangunan dan perubahan, menyesuaikan dengan sifat masyarakat yang membangun dan tentu berubah; perubahan itu, tetap saja, harus dilakukan dengan teratur atau tertib (Latipulhayat, 2014). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang mengatur tentang Pers dan wartawan, namun diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa itu wartawan secara lebih jelas dibandingkan dengan yang sudah ada. Pengaturan tentang jurnalisme khalayak dan jurnalis khalayak kemudian menjadi penting karena adanya implikasi profesi jurnalistik – wartawan atau jurnalis – sebagai bagian dari lembaga pers, seperti yang ada dalam penjelasan Pasal 1, Kode Etik Jurnalistik. Baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik dapat dikaji kembali untuk mengakomodir kepentingan para jurnalis khalayak, di mana hal ini penting untuk menekankan kembali pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan juga hak konstitusional seseorang, dalam hal ini terkait informasi seperti ada dalam Pasal 28F, Undang-Undang Dasar 1945.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *