Sisi Perlindungan Konsumen pada Peraturan Pemerintah 80/2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan yang mengatur mengenai transaksi perdagangan elektronik atau yang bisa disebut e-commerce pada bulan November 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ruang lingkup PP ini dapat dikatakan cukup luas, karena selain mencakup transaksi e-commerce, juga mengenai perlindungan data pribadi, Kehadiran PP 80 Tahun 2019 pula besar kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen. Pelaku usaha e-commerce diwajibkan untuk melindungi hak-hak konsumen, seperti kegiatan penawaran elektronik, iklan, kontrak elektronik, penukaran dan pembatalan, juga pengiriman barang dan/atau jasa. Persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;

2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Terdapat hal tertentu; dan

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bahkan dalam pengiriman barang dan/atau jasa yang menggunakan jasa kurir, pelaku usaha harus memastikan ketepatan waktu pengiriman barang dan/atau jasa kepada konsumen. Pedagang dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam dan luar negeri diwajibkan memberikan jangka waktu paling sedikit 2(dua) hari kerja untuk penukaran barang dan/atau jasa, ata pembatalan pembelian, terhitung sejak diterima oleh konsumen. Kegiatan PMSE merugikan konsumen, maka konsumen dapat melaporkan kerugiannya kepada Menteri (yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan). Untuk selanjutnya Pelaku Usaha yang dilaporkan harus menyelesaikan pelaporan tersebut. Jika tidak dilakukan maka Pelaku Usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan oleh Menteri yang dapat diakses oleh publik.

PP 80 Tahun 2019 memberikan hak kepada konsumen untuk melaporkan kerugian/kerusakan yang diderita akibat kegiatan PMSE kepada Menteri. Lalu, setiap pelaku usaha yang dilaporkan terkait kerugian/kerusakan tersebut wajib menyelesaikan persoalan yang dilaporkan, jika tidak, pelaku usaha tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Bentuk perlindungan lainnya adalah kewajiban bagi pelaku usaha agar menyediakan layanan pengaduan untuk konsumen, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Alamat dan nomor kontak pengaduan.

2. Prosedur pengaduan konsumen.

3. Mekanisme tindak lanjut pengaduan.

4. Petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan.

5. Jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Dengan diterbitkannya PP 80/2019 akan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan industri e-commerce di Indonesia dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications