SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-COURT) DI INDONESIA

Berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan adalah harapan bagi masyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkannya, kini Mahkamah Agung (MA) telah melakukan terobosan yang mampu yang membawa peradilan di Indonesia memasuki dunia baru, sekaligus mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat para pencari keadilan/justice seeker untuk berperkara dengan sederhana, cepat, serta biaya ringan di Pengadilan. Inovasi terobosan yang dilakukan oleh MA tersebut adalah e-court.

E-court adalah layanan pendaftaran perkara secara online (e-filing), layanan pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-payment) dan layanan pemanggilan sidang secara online (e-summons). Kelebihan dari adanya e-court adalah menciptakan kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara, biaya berperkara menjadi lebih murah dan mampu memangkas jadwal sidang karena masyarakat dan advokat hanya perlu datang di persidangan pada saat agenda pembuktian saja. Hal ini dikarenakan penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan dapat dilakukan secara online melalui email. Wujud dari e-court sendiri juga berdasarkan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”) yang diatur dalam Perpres 95/2018.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, layanan ini diterapkan oleh 3 lingkungan peradilan berada dibawah MA, yaitu:

1. Peradilan Umum (PN)

2. Peradilan Agama (PA)

3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pelaksanaan E-Court

Secara garis besar, pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Hal ini dilakukan dengan Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan. Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Persidangan pembuktian

Hal ini dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun apabila disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada melalui e-court, maka pada tanggal 19 Agustus 2019 MA kembali menghadirkan layanan persidangan online (e-litigation). Kehadiran e-litigation yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berhasil mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat pencari keadilan (justicia bellen/justice seeker) hingga advokat.

Jadi, secara garis besar e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat sebagai justice seeker, menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien, serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional. Selain itu, penerapan e-court sendiri sejatinya membuat masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara. Penerapan e-court menjadikan masyarakat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara.

Coba yuk, baca pembahasan mengenai E-court lainnya pada link berikut ini: https://www.legalroom.co.id/e-court-perkara-pidana-melalui-ecrc-demi-tegaknya-supremasi-hukum/ 

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *