Sister City, MoU Kota/Provinsi antarnegara

Tidak banyak yang mengetahui bahwa kepala daerah memiliki andil dalam kerjasama internasional. Selama ini stigma masyarakat awam bahawa untuk urusan kerjasama luar negeri hanya ditangani oleh seorang Menteri Luar Negeri atau Institusi yang memiliki peran dalam bidang kerjasama luar negeri. Namun seiring akibat dari tuntutan era globalisasi, seorang kepala daerah juga memiliki wewenang dalam kerjasama luar negeri tetapi memiliki tugas pokok yang berbeda dengan seorang menteri luar negeri.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada yang dinamakan Memorandum of Understanding Sister Province (MoU Kota/Provinsi Kembar antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah negara asing) atau yang sering disebut Sister City/Sister Province. Perjanjian ini hanya berlaku untuk daerah provinsi/kota yang “kembar” dengan daerah provinsi yang ada di luar negeri.

Ternyata sudah banyak kota-kota di Indonesia yang melakukan kerjasama internasional dengan daerah kota yang ada di luar negeri. Misalnya seperti Sumatera Utara dengan Georgetown, Malaysia dan Surabaya dengan Liverpool, Inggris dan masih banyak lainnya.

MoU Sister Province ini berbeda dengan Perjanjian Internasional, walaupun ruang lingkupnya lintas batas negara bukan berarti MoU Sister Province ini disamaratakan dengan perjanjian internasional karena dokumen MoU ini belum diakui sebagai memenuhi persyaratan suatu perjanjian internasional, mengingat bahwa para pihak yang ikut serta dalam MoU ini bukan bertindak atas nama negara melainkan bertindak atas nama lembaganya atau daerah masing-masing.

Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu:

a. Penjajagan

b. Perundingan

c. Perumusan Naskah Perjanjian

d. Penerimaan

e. Penandatanganan

Sedangkan di dalam pembuatan MoU Sister City ini tidak mengatasnamakan negara dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik karena hanya membutuhkan Letter of Intent (LoI) untuk counterparts sister city partnership.

Lebih lebar lagi, jika merujuk pada Pasal 42 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah”

Jika digeneralisasikan, bahwa pemerintah daerah sebelum melakukan penandatanganan LoI maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRD dan menerima persetujuan persetujuan dari DPRD. Pasal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendirian (single handed).

MoU Sister City memiliki limitasi waktu dalam proses kerjasama. Jika misi kerjasama sudah tercapai, maka perjanjian itu bisa dikatakan selesai atau berakhir. Biasanya kerjasama dalam MoU Sister City itu seperti di bidang sosial budaya, ekonomi, perdagangan, student exchange dan lain-lain.

Dengan adanya MoU Sister City ini, dapat mendongkrak perekonomian antar kota atau daerah dan juga saling menguatkan dalam bidang pariwisata, memperkenalkan ciri khas dan budaya lokal ke kota negara lain sesama MoU Sister City. Hal ini dapat menjadi salah satu juru kunci dalam meningkatkan perekonomian setiap daerah yang sudah menandatangani MoU Sister City tersebut. Tetapi tidak semua perjanjian ini mampu untuk berjalan dengan lancar sesuai ekspektasi. Hal tersebut dikarenakan harus adanya adaptasi terhadap corak budaya baru yang hendak diperkenalkan baik itu dalam bidang kuliner, corak budaya, dll.

Dibutuhkan keseriusan dalam menjalankan perjanjian ini, agar bisa melihat hasil yang diharapkan. Intensitas komunikasi antar pemerintah sister city juga menjadi elemen penting dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu metode dalam melihat perkembangan serta daya tarik masyarakat terhadap produk asing yang hendak dipasarkan di kota negara lain.

Namun jika perjanjian kerjasama ini tidak membawa dampak yang positif bagi Indonesia khususnya daerah atau kota, maka alangkah lebih baik kerjasama tersebut ditiadakan. Mengingat tidak mungkin ada biaya gratis dalam membuka stand, atau lokasi untuk memperkenalkan ciri khas kota negara lain.

Recommend0 recommendationsPublished in Internasional, Legal

Related Articles

Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *