Status dan Kedudukan Bank Sentral Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999, bank Indonesia selaku bank sentral memiliki satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuannya tersebut, kegiatan yang dilaksanakan Bank Indonesia berbeda dengan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat lainnya untuk melakukan kegiatan komersial seperti menerima tabungan, giro dan deposito dari masyarakat umum juga tidak bisa secara langsung meminta kredit ke Bank Indonesia. Sehingga status Bank Indonesia yaitu sebagai lembaga negara yang independen. Independen dalam hal ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam apapun dari pihak lain. Kedudukan hukum Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Status dan kedudukan yang khusus diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dikemukakan dari diterbitkannya Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang Kebijakan Moneter Kepada Bank Indonesia serta Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kepanitiaan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Bank Sentral. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta Pemerintah. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :

1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;

2. Penetapan tingkat diskonto;

3. Penetapan cadangan wajib minimum;

4. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Selain itu, mengenai 3 tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam kaitannya dengan tugas ini Bank Indonesia juga memiliki tugas yang hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dengan mencetak uang, mengedarkan serta mengatur jumlah uang beredar. Di sini Bank Indonesia memiliki hak tunggal dalam mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia harus tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga yaitu Bank Indonesia juga berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.

Dapat disimpulkan bahwa status Bank Indonesia yaitu sebagai lembaga negara yang independen. Independen dalam hal ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Juga terdapat dua kedudukan hukum Bank Indonesia yaitu sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis

Related Articles

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *