Tidak Semua Pemegang Saham Memiliki Hak Suara

Pendirian badan usaha dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan (profit). Salah satu bentuk badan usaha yang diatur berdasarkan hukum Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mendefinisikan perseroan terbatas sebagai:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT beserta peraturan pelaksananya”

Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memiliki modal dasar (authorized capital) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebutkan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 31 UU PT). Menurut Yahya Harahap (Hukum Perseroan Terbatas, hlm. 257), saham adalah sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan yang mengakibatkan investor (atau pemegang saham) mendapat keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen yang sebanding dengan modal saham yang disetorkan. Lebih lanjut, saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk: (Pasal 52 UU PT)

  1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
  3. Menjalankan haknya berdasarkan UU PT.

Hak-hak utama di atas melekat pada pemegang saham setelah saham itu dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Hak pemilik saham ini tidak boleh dikurangi dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan. Akan tetapi, terdapat klasifikasi saham dalam Perseroan yang tidak memberikan hak untuk ‘menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS’ atau yang lebih dikenal sebagai hak suara (voting rights) kepada pemilik saham.

Mengacu pada Pasal 53 ayat (4) UU PT, perseroan dapat menetapkan pembagian klasifikasi saham yang memberikan hak-hak kepada pemegang saham sebagai berikut.

  1. Saham dengan hak suara (saham biasa atau ordinary share) atau tanpa hak suara;
  2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (saham prioritas);
  3. Saham yang dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
  4. Saham yang memberikan hak dividen lebih dahulu (saham preferen atau preference share);
  5. Saham utama menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi (liquidation preference share).

Saham tanpa hak suara tidak memberikan hak-hak utama (Pasal 52 UU PT) secara keseluruhan bagi pemegang saham. Hal ini dikarenakan klasifikasi saham ini tidak memberikan hak suara kepada pemiliknya. Akibatnya, pemegang saham dengan klasifikasi saham tanpa hak suara tidak berhak mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan Perseroan. Secara umum, klasifikasi saham tanpa hak suara diterbitkan sebagai bagian dari negosiasi bisnis dalam suatu transaksi, dijadikan sebagai jaminan dalam suatu pinjaman, atau untuk memenuhi persyaratan partisipasi lokal yang ditetapkan dalam Daftar Negatif Investasi (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal).

Pada praktiknya, Perseroan menerbitkan beberapa jenis saham yang dikategorikan menjadi Saham seri A, B, dan C. Pembedaan saham tersebut didasari atas hak-hak yang akan diberikan ke pemegang saham. Pengkategorian saham seri A, B, dan C ini harus diatur dan dinyatakan dengan jelas mengenai hak-haknya ke dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan dapat mengatur salah satu saham tersebut menjadi saham tanpa hak suara.

Jika suatu Perseroan menetapkan saham tanpa hak suara sebagai salah satu klasifikasi sahamnya, maka Perseroan tersebut tetap harus menetapkan adanya klasifikasi saham dengan hak suara (saham biasa) yang dinyatakan dalam anggaran dasar (Pasal 53 ayat (3) UU PT). Hal ini dikarenakan agar tetap terdapat pemegang saham yang memiliki hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *