TOP 3 LEGAL ISSUES SEPUTAR FINANCIAL TECHNOLOGY

Dalam Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi yang disruptif telah menyentuh hampir sebagian besar aspek kehidupan, termasuk industri layanan keuangan berbasis teknologi atau yang biasa disebut fintech. Perkembangan fintech mulai menjadi tren semenjak tahun 2015 dan semakin pesat didukung oleh keberadaan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence.

Nah, di artikel kali ini, kita akan membahas mengenai top 3 legal issues berkaitan dengan fintech, yaitu:

1.  Data Protection & Cybersecurity

Dalam menjalankan operasinya, ternyata bisnis fintech memiliki beberapa potensi risiko, salah satunya yang paling esensial adalah risiko keamanan data konsumen. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi. Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan pada asas penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Dengan demikian, setiap pihak yang mengumpulkan dan mengolah data pribadi milik seseorang tanpa hak akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun sanksi administratif seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman pelanggaran di situs jaringan online. Operator sistem elektronik, termasuk operator penyedia jasa layanan keuangan berbasis fintech, tunduk pada peraturan perlindungan data pribadi ini.

Menurut POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara bisnis fintech wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. 

Peraturan juga merincikan mengenai data pribadi yang harus dilindungi oleh bisnis fintech dan melarang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara fintech, salah satunya untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apapun kecuali pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam POJK No. 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain peraturan OJK dan Kemenkominfo, terdapat pula Peraturan Bank Indonesia dan yang mengatur mengenai data pribadi pengguna fintech di bidang penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan sanksi pelanggarannya yang berupa pencabutan lisensi.

2. Regulatory Bodies

Dalam dunia pengaturan bisnis fintech, yang berperan dalam mengatur dan mengawasi ada 2 regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK berperan dalam pengembangan fintech karena ia adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, dalam hal ini inti tugas OJK berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan produk dan jasa berbasis teknologi finansial selain dari bidang sistem pembayaran seperti P2P lending, crowdfunding, dll. Sedangkan, BI berperan sebagai regulator terkait dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran Fintech di Indonesia, contohnya seperti e-money, e-wallet, dll.

3. Regulated Activities

Sebelum menjalankan kegiatan bisnis fintech, perusahaan harus mendapatkan perizinan dan lisensi. Berikut adalah beberapa kegiatan utama fintech yang memerlukan persyaratan perizinan di Indonesia:

a. Pemberian Pinjaman

Mayoritas pemberian pinjaman dilakukan oleh platform P2P lending, yang menggunakan sistem pinjaman off-balance sheet dan aktivitasnya diatur oleh OJK serta tunduk pada persyaratan pendaftaran dan perizinan tertentu.

b. Pemrosesan Transaksi Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran

Layanan keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembayaran dan pemrosesan transaksi, seperti e-money, instrumen pembayaran berbasis kartu, e-wallet, payment gateway, transfer dana, dan operasi pengalihan, tunduk pada izin terkait dari BI.

c. Kegiatan Deposit

Penerimaan simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang sejenis hanya dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan mikro yang mendapat izin dari OJK. Koperasi simpan pinjam yang melakukan pengambilan simpanan, juga harus berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menkominfo.

d. Anjak Piutang/Factoring

Anjak piutang dapat dilakukan oleh bank dan perusahaan multifinance yang berlisensi, dengan atau tanpa jaminan. Platform anjak piutang harus mendapatkan persyaratan perizinan dari OJK.

e. Manajer/Penasihat Investasi

Aktivitas ini termasuk dalam ruang lingkup pasar modal. Perusahaan efek yang beroperasi sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi wajib memiliki izin dari OJK. Adapun perorangan yang mewakili perusahaan sekuritas juga harus memiliki izin dari OJK.

Pihak yang memberikan jasa konsultasi penjualan atau pembelian efek harus mendapat izin dari OJK sebagai penasihat investasi. Namun, layanan konsultasi investasi umum, seperti layanan konsultasi keuangan untuk transaksi M&A, tidak harus tunduk dalam persyaratan lisensi.

f. Penyedia Jasa Keuangan lainnya oleh Lembaga Non-bank

Platform yang menyediakan layanan keuangan lain, seperti equity crowdfunding, perusahaan ataupun perantara asuransi/reasuransi, serta lembaga dana pensiun, juga memerlukan izin khusus dari OJK.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Cyber Law, Legal, Legalku

Related Articles

Lindungi Rahasia Bisnis Anda dengan Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja

Saat memulai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, perjanjian kerja merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan kerja tersebut. Di mana, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini berfungsi untuk melindungi para pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis jelas beserta hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *