Transaksi Pakai Bitcoin, Apakah Legal? 

Beberapa tahun ini sedang ramai-ramainya pembicaraan tentang Bitcoin. Tetapi, apakah kita benar-benar mengetahui apa itu Bitcoin?. Dilansir dari bitcoin.org, Bitcoin adalah jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang mana, hanya dikontrol oleh penggunanya saja tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara apapun. Dari sudut pandang pengguna, Bitcoin itu seperti alat pembayaran saja (uang tunai) di dunia internet. Dalam hal ini, cara kerja Bitcoin itu seperti aplikasi ponsel dan program komputer yang menyediakan wallet Bitcoin, yang memungkinkan pengguna untuk menerima atau memberikan Bitcoin. 

Cara kerja jaringan Bitcoin di belakang layar adalah dengan membagikan sebuah catatan publik yang disebut dengan “Blockchain”. Blockchain ini berisi setiap transaksi yang pernah diproses, untuk memungkinkan komputer pengguna untuk memverifikasi keabsahan tiap transaksi. Keabsahan tiap transaksi ini dilindungi dengan tanda tangan digital yang berhubungan dengan alamat pengirim, yang fungsinya supaya setiap orang mempunyai kontrol penuh atas pengiriman Bitcoin dari alamat mereka.Tidak seperti mata uang biasa, untuk memperoleh Bitcoin itu sendiri ada cara-caranya yaitu ketika akan melakukan pembayaran barang dan jasa, membeli Bitcoin di sebuah bursa Bitcoin, bertukar Bitcoin dengan seseorang, atau dengan cara menambang Bitcoin

Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia pernah menyebutkan Bitcoin dalam peraturan resminya yaitu Peraturan BI No. 18 Tahun 2016. Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain yang bukan otoritas moneter, yang mana cara memperolehnya adalah dengan cara menambang, membeli, ataupun dari transfer, yang dalam hal ini berbentuk Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Akan tetapi, menurut ketentuan ini uang elektronik tidaklah termasuk pada virtual currency. 

Walaupun Bitcoin sebagai virtual currency lumrahnya digunakan untuk melakukan transaksi di internet oleh beberapa situs-situs tertentu, namun sebenarnya Bitcoin itu berbeda dengan uang yang kita ketahui secara familiar. Hal ini bisa dilihat dari pengertian mata uang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 7 tentang Mata Uang. Mata uang menurut ketentuan ini adalah alat pembayaran yang sah, yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan Rupiah. Melalui hal ini maka dapat disimpulkan bahwa uang dan virtual currency itu berbeda berdasarkan otoritasnya, yang mana Bitcoin penerbitannya tidak mempunyai otoritas sentral tertentu, namun mata uang yang dalam hal ini mata uang Republik Indonesia berada dalam otoritas tertentu yaitu pemerintah. 

Uang atau Rupiah yang kita kenal, kegunaannya secara jelas telah diatur dalam UU Mata Uang tepatnya pada Pasal 21 ayat (1), yang mana menurut ketentuan ini Rupiah wajib digunakan dalam melakukan setiap transaksi yang tujuannya untuk pembayaran, untuk menyelesaikan kewajiban lainnya yang diselesaikan dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Selain itu, dalam ketentuan ini juga ada sanksi apabila tidak menggunakan Rupiah seperti yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, yang mana menurut ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) UU Mata uang dikatakan bahwa apabila tidak menggunakan Rupiah seperti pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00.

Walaupun sekarang ini Bitcoin sedang banyak diperbincangkan dan mulai banyak kalangan yang mencoba-coba menggunakan Bitcoin sebagai suatu alat pembayaran, namun sebenarnya Bitcoin ini dilarang untuk digunakan dan bahkan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa setiap orang di wilayah negara Indonesia harus menggunakan mata uang Rupiah dalam melakukan transaksi apapun, atau dengan kata lain tidak diperbolehkan bertransaksi dengan menggunakan alat transaksi lain seperti Bitcoin maupun virtual currency lainnya. Terkait hal ini, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 dikatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang menggunakan virtual currency dalam memproses transaksi pembayaran apapun. 

Pihak Bank Indonesia seperti Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia pun telah memberikan pernyataan resmi yaitu bahwa Bitcoin bukanlah mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, mengingat bertransaksi di Bitcoin cenderung terlalu mudah dan tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 serta UU No. 16 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, dan juga ketentuan pada UU Mata Uang. Bank Indonesia bahkan memberi himbauan supaya setiap elemen masyarakat berhati-hati dalam penggunaan Bitcoin. 

Oleh karena itu, sudah jelas yah bahwa sebenarnya ketentuan terkait Bitcoin belum ada secara jelas di Indonesia bahkan sudah dianggap sebagai alat pembayaran yang tidak sah oleh otoritas sentral seperti Bank Indonesia dan juga oleh undang-undang. Maka dari itu, sebaiknya sebisa mungkin hindarilah penggunaan alat pembayaran tidak sah seperti Bitcoin ini dan gunakan alat pembayaran yang sah seperti Rupiah, mengingat Bitcoin ini tidak ada perlindungan hukumnya sehingga apabila terjadi sesuatu, susah untuk meminta pertanggung jawaban dan bisa terkena sanksi administrasi bahkan pidana. 

Sumber internet

https://bitcoin.org/id/faq#bagaimana-seseorang-memperoleh-bitcoin

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532bfdb3b78c0/bi-tegaskan-bitcoin-bukan-mata-uang-sah

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Cyber Law, Legal, Tech

Related Articles

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *