Usaha Apa Saja yang Mendapat Izin untuk Beroperasi Selama PSBB?

store closed due to pandemic

Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di wilayah Jabodetabek, sebagian besar usaha harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti pembatasan fisik dan sosial, penerapan protokol kesehatan, serta peninjauan check-point.

PSBB di wilayah Jabodetabek diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan ini diterbitkan untuk menjadi panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Adanya ketentuan PSBB tentunya mengharuskan sebagian jenis usaha untuk tutup atau tidak beroperasi secara fisik sementara waktu untuk menekan kurva penularan ini. Hanya beberapa di antaranya yang ditentukan tetap dapat beroperasi selama masa pandemi dan PSBB berlangsung, di antaranya:

  1. Kesehatan;
  2. Bahan pangan/ makanan/ minuman;
  3. Energi;
  4. Komunikasi dan teknologi informasi;
  5. Keuangan; 
  6. Logistik; 
  7. Perhotelan;
  8. Konstruksi;
  9. Industri strategis;
  10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  11. Kebutuhan sehari-hari.

Izin ini diberikan kepada usaha-usaha pada bidang tersebut di atas agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi meskipun dalam karantina mandiri di tempat tinggal masing-masing. Berbagai jenis usaha yang disebutkan memiliki peranan penting dalam menunjang kebutuhan utama masyarakat. Berbagai pertimbangan dilakukan untuk dapat tetap memasok keperluan selama masa pembatasan sosial ini.

Usaha dalam bidang kesehatan tentu menopang kebutuhan masyarakat dalam masa darurat kesehatan yang ditetapkan sebagai darurat bencana non-alam.Misalnya: Usaha dalam bidang bahan pangan juga tetap beroperasi karena menyediakan keperluan primer yang dikonsumsi sehari-hari. Bidang energi dibutuhkan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumahnya, terutama dalam bentuk power supply. Usaha dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi sifatnya memfasilitasi kegiatan masyarakat yang sekarang ini wajib dilakukan secara jarak jauh. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan serta memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terutama dengan peran internet dan aplikasi atau software yang tersedia, dan lain sebagainya.

Selain dari pada yang disebutkan di atas, dapat juga diberikan izin oleh kementerian tertentu mengenai perusahaan-perusahaan yang dapat tetap berjalan selama masa PSBB, dengan ketentuan memiliki peranan yang penting dan menerapkan anjuran yang ditetapkan, seperti:

  1. Menerapkan pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja
  2. Melakukan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19
  3. Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar
  4. Membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan kerja
  5. Meningkatkan tingkat kebersihan lingkungan kerja
  6. dsb.
Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai.

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.