UU ITE Dalam Dua Sisi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikenal sebagai UUndang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah pada Tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang terbentuk atas dua rancangan Undang-Undang, yakni RUU mengenai Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU E-Commerce. Undang-Undang ini sudah dirancang sejak Tahun 2003 dan dibahas pada Tahun 2005 hingga 2007, dan diterbitkan pada Tahun 2008 menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Bila kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE khususnya pada pasal 4, maka kita akan menemukan tujuan dari undang-undang ini. Disebutkan bahwa maksud dan tujuan dari keberadaan undang-undang ini adalah untuk:

  1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
  2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
  4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
  5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pertanyaannya ialah dari tujuan-tujuan tersebut apakah sudah terpenuhi seluruhnya?

Undang-Undang ini menarik perhatian sejak kemunculannya dimulai dari kasus Prita Mulyasari dengan RS. Omni Tangerang, diikuti dengan kasus vokalis Ariel Peterpan, hingga yang paling terakhir ialah kasus Baiq Nuril seorang guru di Mataram. Dari kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik berkaitan dengan UU ITE, seluruhnya menunjukan penggunaan UU ITE yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan keberadaan Undang-Undang ini.

Bila kita lihat, kasus paling terakhir misalnya, Baiq Nuril seorang guru di Mataram yang dilecehkan oleh Kepala Sekolahnya melalui percakapan telepon yang kemudian percakapan tersebut direkam oleh Baiq dan disimpan sebagai yang tujuan awalnya adalah untuk membuktikan bahwa Baiq tidak pernah menggoda kepala sekolahnya. Ketika Baiq kemudian menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada temannya, Baiq kemudian menceritakan mengenai rekaman tersebut, Baiq hanya memberikan ponselnya kepada temannya, namun temannya mengunduh rekaman tersebut dari ponsel Baiq dan kemudian mengunggahnya ke teman-temannya di Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Pelaku yang geram karena rekaman tersebut melaporkan Baiq Nuril atas pencemaran nama baik menggunakan UU ITE, hasilnya? Baiq Nuril mendekam di balik jeruji penjara sampai pada akhirnya diberikan amnesti dan bebas. Bagaimana dengan temannya yang menyebarkan rekaman tersebut? Tidak terjerat masalah hukum apapun, begitu pula dengan pelaku pelecehan yang justru malah menjadi pelapor pada kasus ini.

Kalau dilihat dari banyaknya jumlah kasus terkait dengan UU ITE, paling banyak digunakan adalah laporan atas pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial/media internet. Hal ini juga menjadi senjata bagi politisi untuk menjatuhkan wartawan, atau lawan politiknya ketika memberikan kritik yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Begitu pula dari kalangan influencer yang tidak terima ketika dihantam dengan kritik pedas, dan kerap menjadikan pasal 27 (3) UU ITE sebagai media untuk mengancam orang yang mengkritiknya.

Padahal, keberadaan UU ITE secara keseluruhan merupakan kemajuan bagi dunia hukum di Indonesia. Ide dan gagasan serta tujuan dari undang-undang ini mencerminkan hukum yang sudah mengantisipasi sebuah kejadian yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Terkait dengan penyebaran berita bohong di Internet misalnya, kemudian terkait dengan penyadapan komputer, terkait dengan transaksi elektronik, bahkan terkait dengan alat bukti elektronik, tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik yang menjadi sah akibat adanya Undang-Undang ini. Namun siapa yang sangka ide dan gagasan tersebut justru menjadi catatan buruk bagi hukum di Indonesia akibat eksekusi yang kurang baik.

Semoga di kemudian hari, keberadaan undang-undang ini kembali kepada tujuan awal terbentuknya undang-undang ini dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan malah menjadi senjata yang digunakan untuk menakut-nakuti orang dan membungkam kebebasan berpendapat di Indonesia.

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, News, Reviews

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *