Why did Indonesia ratify the ASEAN Convention on Counter-Terrorism?

Terorisme menjadi ancaman di mana-mana menimbulkan kekuatiran di banyak negara termasuk di Indonesia, yang memiliki variasi dan memiliki ragam masalah yang cukup kompleksitas. Kesuksesan dalam penanganan, menanggulangi, dan mengeliminasi ancaman terorisme internasional tergantung pada seberapa besar upaya suatu negara dalam menanganinya.

Posisi ISIS semakin lama semakin menapaki pengembangan di pusatnya yakni Suriah dan Irak. Modus operandi ISIS memang mengalami perubahan, disesuaikan dengan perkembangan situasional strategik yang tengah mereka hadapi. Pasca jatuhnya Mosul dan Raqqa, serta Marawi kembali ke tangan pemerintah masing-masing, serangan dengan aksi pendudukan berkurang, namun aksi-aksi lone wolf tidak berhenti dan bermunculan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Perkembangan tersebut tak jauh seperti di Indonesia, yang mana kontrol keamanannya semakin hari kian membaik oleh aparat kepolisian, militer, seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anti-Terorisme.

Kampanye anti terorisme di Amerika Serikat menuju kawasan Asia Tenggara telah membuat opini baru bahwa di kawasan ini terdapat jaringan terorisme. Berbagai pemberontakan telah dilakukan oleh kelompok-kelompok perwakilan etnis maupun khususnya agama Islam telah dimanfaat oleh kelompok teroris internasional seperti Al-Qaeda untuk menyebarkan jaringannya ke Asia Tenggara.

Menurut data Global Terrorism Database, pada tahun 2013 Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Filipina dan Thailand dengan serangan teroris terbanyak sejak tahun 1970 hingga 2013. Bentuk dari serangan terorisme tersebut berupa serangan bom skala kecil hingga besar.

Dampak terorisme yang meluas membuat Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa sangat berkepentingan untuk turut aktif menyelesaikan masalah ini. forum ASEAN pun sibuk dan merasa penting untuk membahas kasus ini. Seperti AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) untuk membahas kejahatan lintas batas negara. Selain itu juga ada ARF (ASEAN Regional Forum) yaitu forum kerja sama ASEAN dalam mengatasi masalah kawasan, yang mengikutsertakan negara-negara kawasan di luar ASEAN, seperti China, Russia Amerika Serikat, dan Jepang.

Indonesia telah meratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) melalui Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2012. Ratifikasi terhadap konvensi terjadi tersebut dilakukan karena pentingnya kerja sama antar negara, serta menjadi hal ihwal untuk menabur benih prinsip saling menguntungkan antar negara satu dengan lainnya dan juga yang tak kalah penting adalah kesetaraan dan penghormatan penuh atas kedaulatan setiap negara.

Dengan meratifikasi ACCT, Indonesia mendapat beberapa keuntungan, yaitu:

1. Terciptanya landasan hukum mengenai sistem dan mekanisme kerja sama dalam upaya pemberantasan terorisme.

2. Tersedianya wadah dan struktur kerja sama dalam menangani tindak pidana terorisme yang terjadi dalam kawasan.

3. Meningkatnya kerja sama di bidang pencegahan, pemberantasan, maupun penghentian tindak pidana terorisme, dan

4. Terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam menangani masalah terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang terkait dengan terorisme.

Mengingat bahwa kejahatan terorisme masuk dalam kategori extraordinary crime, dan sudah dianggap hostes humanis generis, penanganan kejahatan terorisme tidak dapat menggunakan cara-cara seperti kejahatan pada umumnya. Untuk tindakan teror yang disertai dengan ancaman yang mengganggu kehidupan khalayak dan juga mengancam keselamatan umat manusia, maka dibutuhkan penanganan pemberantasan dan penanggulangannya dengan cara yang luar biasa (extraordinary measure).

Recommend0 recommendationsPublished in Internasional, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications